Samarinda, Infosatu.co – Sekolah swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyuarakan aspirasi agar pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sekolah negeri dan swasta.
Hal ini disampaikan Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, H Baba.
Itu sampaikan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Senin, 25 Agustus 2025 di Gedung E DPRD Kaltim.
Menurutnya, hingga kini masih ada kesan bahwa sekolah swasta hanya menjadi pelengkap, sementara sekolah negeri mendapat perhatian lebih besar.
Ia menegaskan bahwa hal itu tidak adil, karena kedua jenis sekolah sama-sama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi muda.
“Kita tidak berharap ada lagi istilah anak tiri untuk sekolah swasta. Anak-anak di sekolah negeri maupun swasta sama-sama anak bangsa, dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Ia juga mengkritik minimnya pelibatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta dalam undangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, hal ini memperkuat kesan diskriminasi terhadap sekolah swasta.
“Kadangkala MKKS swasta tidak dilibatkan dalam undangan-undangan resmi. Kami berharap tidak ada lagi perbedaan dalam hal partisipasi, supaya semua sekolah mendapat perlakuan yang setara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Baba menyoroti kebijakan Pemprov Kaltim yang selama ini membantu perguruan tinggi, padahal pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang seolah lebih memperhatikan hal-hal di luar kewenangannya dibanding fokus pada pendidikan dasar dan menengah.
“Masa perguruan tinggi kita bantu, sedangkan itu kewenangan pusat. Sementara SMA dan SMK swasta yang menjadi kewajiban kita justru terabaikan. Jangan sampai yang sunah dikerjakan, sementara yang wajib tidak,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta di masa depan.
Semua sekolah harus mendapat perhatian yang sama, baik dari segi kebijakan, bantuan operasional, maupun dukungan moral.
“Yang kita harapkan, pemerintah betul-betul hadir bagi seluruh sekolah. Tidak boleh ada perbedaan. Jika sekolah negeri mendapat dukungan penuh, maka sekolah swasta juga harus merasakan hal yang sama,” tuturnya.
Dengan pernyataan ini, sekolah swasta berharap agar Pemprov Kaltim bisa menata ulang prioritas dalam kebijakan pendidikan, sehingga tidak ada lagi perasaan dianaktirikan di antara ribuan siswa dan guru yang mengabdi di sekolah swasta.
