Samarinda, infosatu.co — Pemerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
“Kami minta ini dimasukkan dalam RPJMD,” tegas Agusriansyah dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Jumat, 25 Juli 2025.
Menurutnya, berbagai wilayah 3T di Kaltim hingga kini masih menghadapi tantangan berat dalam pemenuhan hak-hak dasar, utamanya pendidikan dan kesehatan.
Ketimpangan pembangunan antara pusat dan pinggiran, ia nilai telah berlangsung terlalu lama dan perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
“Kalau anak-anak di perbatasan masih sulit sekolah dan ibu hamil harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapat layanan kesehatan, maka RPJMD kita belum berhasil menjawab persoalan dasar,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Agusriansyah menilai, pengarusutamaan isu 3T dalam RPJMD tidak cukup hanya menjadi narasi.
Ia menuntut agar perhatian terhadap wilayah 3T tercermin dalam bentuk program nyata dan alokasi anggaran yang konsisten setiap tahun.
“Harus ada keberpihakan nyata dalam implementasinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi besar.
Namun yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan menyentuh kehidupan masyarakat hingga ke wilayah terluar.
Dalam konteks ini, ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarsektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan program, agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan tumpang tindih.
“Bappeda harus menjadi lokomotif penggerak dan juga memastikan seluruh SKPD bergerak dalam kerangka yang sama,” ucapnya.
Agusriansyah pun berharap RPJMD ke depan tidak hanya visioner di atas kertas, tetapi juga inklusif dan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
“Keadilan dalam pembangunan bukan hanya janji politik, melainkan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang terasa hingga ke akar rumput,” tandasnya.
