Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) didorong untuk mengkaji opsi subsidi kepada sekolah swasta sebagai bagian dari solusi pemerataan akses pendidikan menengah.
Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Kaltim pada Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, selama ini daya tampung sekolah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu mengakomodasi seluruh peserta didik, terutama saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Kondisi ini kerap memunculkan persoalan tahunan yang perlu ditangani secara strategis.
“Persoalan PPDB itu kan setiap tahun terjadi. Banyak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kalau kita ingin memberikan akses pendidikan yang merata, maka sekolah swasta juga harus dilibatkan,” katanya.
“Salah satu caranya dengan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta lewat subsidi dari pemerintah,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa dibandingkan dengan membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang, subsidi terhadap sekolah swasta dinilai lebih cepat dan efisien untuk mengatasi masalah daya tampung.
Hal ini juga disebutnya telah didiskusikan dalam rapat sebagai masukan kepada pemerintah provinsi.
“Saya minta dihitung juga, kira-kira biayanya lebih besar mana, membangun sekolah baru atau menggratiskan sekolah swasta? Kalau bisa lebih murah dan cepat melalui skema subsidi, kenapa tidak,” tambahnya.
Selain opsi subsidi sekolah swasta, DPRD juga mengusulkan pendekatan lain berupa pembangunan sekolah berasrama (boarding school), khususnya untuk wilayah yang sulit dijangkau.
Skema ini dinilai efektif dalam menjawab tantangan geografis yang selama ini menjadi hambatan utama akses pendidikan.
“Tidak semua daerah mudah dijangkau. Maka pendekatannya bisa dengan membangun boarding school, agar anak-anak dari wilayah pelosok tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Ia menekankan, bila visi utama pembangunan Kalimantan Timur adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemenuhan hak atas pendidikan harus benar-benar menjadi prioritas tanpa terkendala oleh faktor ekonomi maupun lokasi geografis.
“Kalau semangatnya sudah pada pendidikan, sosial, dan kesehatan, mestinya kita sudah tidak bicara soal keterbatasan dana. Kita harus fokus pada bagaimana semua anak bisa sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Dia juga mendorong agar sektor swasta dilibatkan secara aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung perluasan akses pendidikan.
Dengan keterlibatan lintas sektor, program GratisPol pendidikan yang dicanangkan pemerintah diharapkan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
