Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mendorong Pemprov Kaltim memberikan penghargaan atau insentif.
Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Hal ini disampaikan Agusriansyah Ridwan usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Kaltim, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, beberapa daerah di Kaltim seperti Kota Samarinda dan Bontang telah mengalokasikan anggaran besar untuk menjamin layanan kesehatan bagi warganya.
Ia menilai, pencapaian tersebut patut diapresiasi dan menjadi motivasi bagi daerah lain.
“Contohnya Kota Samarinda itu menganggarkan sekitar Rp35 miliar per tahun untuk pembiayaan BPJS gratis bagi masyarakatnya, dan pelayanan tidak perlu menunggu 14 hari. Ini kan sudah luar biasa. Sudah selayaknya mereka mendapat reward,” katanya.
Reward atau insentif yang dimaksud, lanjutnya, bisa diberikan dalam bentuk anggaran tambahan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, seperti alat kesehatan, ambulans, atau peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah.
“Kalau mereka sudah alokasikan anggaran besar, provinsi harus hadir membantu aspek lain. Misalnya, rumah sakit yang butuh alat kesehatan atau penambahan layanan medis. Itu bentuk dukungan nyata,” tambahnya.
Dia menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung program kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan UHC tidak semata-mata menjadi tanggung jawab provinsi, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam konteks RPJMD, ia berharap pendekatan kolaboratif seperti ini tetap menjadi semangat utama.
Dia menilai, fokus pembangunan lima tahun ke depan harus berpihak pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Kesehatan adalah hak dasar warga. Ketika ada daerah yang sudah bekerja maksimal, provinsi jangan tinggal diam. Harus ada semangat saling bantu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyempurnaan sistem pendataan penerima layanan kesehatan.
Hal ini guna memastikan distribusi anggaran lebih tepat sasaran, sekaligus menghindari pemborosan.
Dia juga menegaskan pentingnya mendorong kabupaten/kota lainnya untuk segera mencapai standar UHC, karena hal itu merupakan fondasi utama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau semua daerah sudah UHC, beban biaya kesehatan masyarakat bisa berkurang secara signifikan. Ini sejalan dengan misi besar Gubernur untuk mewujudkan sumber daya manusia Kaltim yang unggul,” pungkasnya.
