Samarinda, infosatu.co – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan tren positif dengan adanya penurunan. Tercatat, dari 6,81 persen pada Februari 2021 ke 5,33 persen pada Februari 2025.
Meski demikian, Legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pentingnya riset sosial dan inovasi ekonomi non‑tambang untuk mengatasi pengangguran secara menyeluruh.
Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, mencatat bahwa jumlah penganggur turun dari 128.460 orang pada Februari 2021 menjadi 113.170 orang Februari 2025.
Angka tersebut terjadi meski jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 113.639 orang, menjadi 2.123.156 orang.
Sementara pekerja naik menjadi 2.009.990 orang, dengan sektor pertambangan menyerap tambahan 46.002 orang bekerja.
Pada Februari 2025 ini TPT Kaltim sebesar 5,33 persen, sedangkan jumlah angkatan kerja meningkat 113.639 orang dibanding Februari 2024.
Meski data ini menunjukkan perkembangan positif, Agusriansyah menekankan bahwa penurunan TPT tidak cukup jika masih bergantung pada sektor tambang dan konstruksi.
Ia mendesak agar pengembangan lapangan kerja baru seperti konten kreator, YouTuber, agritech, pengusaha dan inovasi digital diutamakan sebagai upaya jangka panjang.
“Penurunan TPT hanya awal. Strategi pekerjaan non‑tambang berbasis tren generasi dan analisis data harus segera diimplementasikan,” ujarnya tegas.
Untuk menjawab tantangan ini, ia menyerukan pemerintah daerah memetakan minat generasi muda melalui riset, lalu merancang program vokasi sertifikasi digital dan pendampingan pengembangan produk lokal.
“Kalau kita tahu kecenderungannya, kita bisa anggarkan pelatihan tepat. Misal konten kreator: fasilitasi sertifikasi video dan pendampingan ekspor desa sebagai solusi PHK,” lanjutnya.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kampus untuk membuka jurusan vokasi spesifik yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan siap diserap pasar.
“Jurusan pendidikan harus sinkron dengan arah pembangunan daerah. Jangan mencetak sarjana tapi tidak siap kerja,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak legislatif, eksekutif, akademisi, dan industri untuk menyusun cetak biru ketenagakerjaan berbasis data dan analisis sosial agar program lapangan kerja non‑tambang bisa diarahkan secara tepat.
“Kita tidak boleh hanya menunggu pasar kerja, tapi harus menciptakannya berdasarkan potensi lokal dan kecenderungan generasi,” pungkasnya.
