Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyoroti tantangan dan potensi optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu contoh konkret yang menjadi perhatian adalah kontribusi aset Pemprov Kaltim di Jakarta yang dikelola melalui kerja sama dengan sektor swasta, yakni Hotel Blue Sky.
Hal ini disampaikan oleh Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, usai Rapat Paripurna ke-21 yang digelar Selasa, 1 Juli 2025.
Menurutnya, peran BUMD tidak hanya sebatas operasionalisasi bisnis, tetapi harus ditopang oleh pengelolaan aset yang sehat, produktif, dan menguntungkan secara fiskal.
“Kita memiliki potensi besar dari kekayaan sumber daya alam, khususnya sektor tambang dan migas. Tapi kontribusi ke PAD masih belum optimal karena peran BUMD belum dimaksimalkan secara strategis,” ujarnya.
Dia mencontohkan kerja sama antara PT Mitra Bina Sukses (PT MBS), salah satu BUMD milik Pemprov Kaltim, dengan PT Blue Sky dalam pengelolaan aset Pemprov berupa gedung Wisma Kaltim di Jakarta yang kini difungsikan sebagai hotel.
Aset yang sebelumnya kurang produktif kini menyumbang pendapatan tetap sebesar Rp904 juta per tahun melalui skema fixed cost.
“Hotel Blue Sky ini contoh positif. Aset dikelola profesional, menghasilkan pendapatan tetap. Tapi tentu saja, kita harap tidak hanya fixed cost, tapi juga ada pembagian hasil lebih besar untuk daerah,” katanya.
Meskipun ada capaian tersebut, ia tak menutup mata terhadap sejumlah masalah internal BUMD, termasuk kurangnya transparansi dalam manajemen keuangan, serta belum optimalnya pencatatan dan pemanfaatan aset.
Hal ini terbukti dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap sejumlah perusahaan daerah, seperti PT Mitra Multi Bina (PT MMB) dan PT Kaltim Kariangau Terminal (PT KKT).
“Masih ada utang yang belum tertagih hingga puluhan miliar rupiah. Salah satunya di PT MMB yang masih mencatat piutang Rp76 miliar. Ini berdampak langsung ke PAD kita,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak berhenti pada fungsi kontrol, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
Ia menekankan perlunya profesionalisme, pembenahan kelembagaan, serta penguatan modal bagi BUMD agar dapat bersaing dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
“Kita dorong BUMD kita bukan hanya jadi pelengkap, tapi jadi pemain utama di proyek-proyek strategis daerah. Termasuk dalam kegiatan turunan seperti bongkar muat, penyediaan logistik, dan kerja sama investasi yang melibatkan perusahaan tambang dan migas,” tegasnya lagi.
Ia menyebut bahwa dalam beberapa rapat dengan manajemen BUMD, termasuk saat kunjungan ke PT MBS dan PT KKT, DPRD selalu mendorong agar semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius, terutama terkait pencatatan aset, transparansi, dan akuntabilitas keuangan.
“Kita tidak bisa maju kalau sistem dasar manajemen belum dibereskan. Ini juga menyangkut kepercayaan publik dan investor terhadap kapasitas BUMD kita,” tambahnya.
Dari sisi peluang, Firnadi menyebutkan bahwa saat ini merupakan momentum tepat bagi BUMD untuk terlibat lebih aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur, industri hilir, dan pengelolaan aset strategis.
Terlebih lagi, dengan dukungan kebijakan dari Gubernur Kaltim yang mendorong pengusaha tambang nasional untuk bersinergi dengan BUMD daerah.
“Jika semua ekosistemnya disiapkan, BUMD kita bisa jadi lokomotif PAD. Kita tidak kekurangan peluang, yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan dan profesionalisme dalam mengelola itu semua,” tutupnya.
