Samarinda, infosatu.co – Jembatan penghubung antara Jalan DI Panjaitan dan kawasan Mugirejo akan dibongkar mulai minggu depan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi genangan air yang kerap terjadi di kawasan tersebut akibat posisi jembatan yang terlalu rendah dan menghambat aliran air.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pekerjaan ini sifatnya mendesak, mengingat kondisi geografis Mugirejo yang berada di dataran rendah dan menjadi titik kumpul aliran air dari berbagai arah.
“Dari kunjungan kami, terlihat jelas bekas genangan hampir setengah jendela rumah warga. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini menampung limpasan air dari hulu,” ungkapnya saat peninjauan lapangan, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Selain karena posisi jembatan yang rendah, terdapat pula pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melintang di area saluran.
Kedua infrastruktur ini menjadi hambatan utama dalam pelepasan air, sehingga harus ditangani segera.
“PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah saya panggil ke lapangan, dan mereka berkomitmen minggu depan pekerjaan akan dimulai,” tegasnya.
Proyek ini juga mencakup penambahan 50 meter drainase sebagai pelengkap pekerjaan 200 meter yang sudah lebih dulu direncanakan tahun ini.
Andi Harun menyebutkan, meskipun belum menyelesaikan masalah banjir sepenuhnya, tambahan ini diharapkan mampu mengurangi genangan secara signifikan.
“Kalau ditanya apakah genangan masih mungkin terjadi setelah pekerjaan ini? Jawabannya mungkin, tapi volumenya akan jauh berkurang. Solusi penuh akan selesai di 2026,” ucapnya.
Selain fokus pada saluran air, Pemerintah Kota juga berencana meninggikan badan jalan di sepanjang jalur utama Mugirejo.
Saat ini, posisi jalan lebih rendah dibanding rumah warga dan parit, sehingga setiap hujan deras menyebabkan air tumpah ke permukiman. Peninggian jalan menjadi program prioritas tahun depan.
Di sisi lain, Wali Kota juga merespons laporan masyarakat terkait hambatan drainase di Gang Bugis dan Gang Masyarakat.
Salah satunya adalah bangunan warung dan pagar milik warga yang berdiri di atas saluran air.
Pemerintah akan mendalami legalitas tanah tersebut dan menawarkan pendekatan persuasif.
“Kalau bangunan itu berdiri di atas tanah pribadi, kita minta izin untuk bongkar sementara agar drainase bisa dibangun. Tapi kalau ternyata berdiri di atas fasilitas umum, ya terpaksa harus kita bongkar demi kepentingan bersama,” jelasnya.
Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan komprehensif yang diterapkan Pemerintah Kota yaitu mengintegrasikan pekerjaan teknis dengan pendekatan sosial dan legal.
Tujuannya adalah memastikan kelancaran sistem drainase tanpa menimbulkan konflik dengan warga.
Dia menambahkan, pembenahan drainase di Mugirejo terhubung langsung dengan wilayah lain di utara kota, sehingga dampaknya akan terasa lebih luas.
Ia berharap proyek ini mendapat dukungan semua pihak agar target bebas banjir tahun 2026 dapat tercapai.
