Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Ismail Latisi menegaskan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan swasta tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ia mengatakan kehadiran program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) merupakan bentuk kepedulian nyata dari pemerintah yang tak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.
“Kalau kita bicara konteksnya pemerintah, BOSDA dan BOSNAS itu bukan hanya untuk sekolah negeri tapi juga menyentuh sekolah-sekolah swasta. Itu bukti ada kepedulian,” ungkapnya Senin, 30 Juni 2025.
Namun ia menggarisbawahi, meskipun mendapat aliran dana dari pemerintah, kondisi guru swasta tetap jauh berbeda dibanding guru negeri.
Salah satu perbedaan mendasar terletak pada sistem penggajian yang sepenuhnya bergantung pada yayasan dan besarnya iuran SPP dari siswa.
“Guru-guru swasta gajinya bukan dari pemerintah tapi dari yayasan. Kalau siswanya sedikit dan SPP-nya rendah maka otomatis gaji gurunya juga minim. Ini yang jadi dilema,” jelasnya.
Ismail menjelaskan, sebagian besar masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena bebas biaya.
Hal ini berdampak pada sekolah swasta yang tak punya daya tarik khusus atau program unggulan.
Akibatnya, banyak sekolah swasta kehilangan murid dan terancam dari sisi pembiayaan operasional, termasuk untuk menggaji guru.
“Sekolah swasta biasa yang tidak punya program unggulan biasanya kesulitan menarik siswa. Akhirnya, pemasukan dari SPP sedikit. Bahkan sebagian dana BOSDA atau BOSNAS bisa saja digunakan untuk menutup kekurangan operasional,” jelasnya.
Ia pun menekankan kesenjangan antara guru negeri dan guru swasta bukan karena pemerintah tidak peduli, melainkan mekanisme penggajiannya berbeda. Untuk guru ASN, sudah ada sistem golongan dan struktur gaji yang baku.
Sementara guru swasta tidak memiliki standar serupa dan bergantung pada kekuatan finansial yayasan.
Oleh karena itu, Ismail sangat mengapresiasi langkah pemerintah kota dan provinsi yang telah memberikan insentif kepada guru-guru swasta sebagai bentuk kompensasi terhadap kondisi mereka yang tidak stabil secara pendapatan.
“Kalau insentif dari pemerintah dicabut, maka guru-guru swasta hanya bisa mengandalkan gaji dari yayasan. Kita bisa bayangkan beratnya beban mereka, apalagi sekolah swasta di Samarinda justru lebih banyak daripada sekolah negeri,” ujarnya.
Selain aspek kesejahteraan, Ismail juga menyinggung pentingnya perhatian pemerintah terhadap jaminan kesehatan guru.
“Program layanan kesehatan gratis seperti subsidi poli yang digagas Pemprov Kaltim juga harus dioptimalkan untuk membantu para pendidik, termasuk yang berada di sektor swasta,” tandasnya.
