Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat upaya transformasi ekonomi berbasis desa dengan menandatangani Nota Kesepahaman bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Kesepakatan itu menjadi tonggak baru dalam pengembangan kapasitas pelaku UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar mampu menembus pasar ekspor.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan di sela acara penyerahan penghargaan untuk program Gratispol dan Jospol, yang berlangsung di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, pada Rabu, 25 Juni 2025.
Hadir dalam seremoni tersebut para pejabat daerah, perwakilan pelaku usaha desa, hingga kalangan akademisi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial administratif. Lebih dari itu, menurutnya, inisiatif ini diarahkan untuk membentuk ekosistem desa yang tangguh dalam menghasilkan komoditas bernilai ekspor secara berkelanjutan.
“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat ekosistem ekspor berbasis desa, memperluas partisipasi lokal dalam perdagangan global, dan mendukung pembangunan hijau dan berkelanjutan di Kalimantan Timur,” tutur Seno Aji.
Program ini sejatinya merupakan bagian dari integrasi dengan program nasional Desa Devisa yang dijalankan oleh LPEI. Dalam implementasinya, LPEI memberikan pelatihan, pendampingan teknis, hingga akses terhadap skema pembiayaan ekspor.
Harapannya, desa-desa di Kalimantan Timur tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang diminati pasar global, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan kelembagaan yang kuat.
Seno menambahkan bahwa sejauh ini beberapa wilayah telah menunjukkan sinyal positif terhadap geliat ekspor berbasis desa.
Ia mencontohkan daerah seperti Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu yang masing-masing memiliki potensi komoditas unggulan seperti kakao, rumput laut, lada, dan pisang.
Selain itu, produk-produk dari sektor UMKM juga mulai berkembang dan siap untuk masuk ke pasar internasional.
Upaya pengembangan potensi ekspor desa ini dinilai menjadi bagian dari strategi besar Kalimantan Timur dalam menghadapi transisi ekonomi nasional.
Mengingat provinsi ini tengah berperan penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), keberadaan desa-desa produktif di sekitarnya akan menjadi pilar penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Lebih jauh, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan nasional seperti LPEI dapat terus diperluas, tidak hanya dalam bentuk nota kesepahaman, tetapi juga dalam implementasi konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.
Melalui inisiatif ini, Kalimantan Timur berupaya keluar dari ketergantungan terhadap komoditas mentah dan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor hilir yang lebih bernilai tambah.
Jika langkah ini berhasil, maka desa-desa di provinsi tersebut tidak hanya menjadi penonton dalam arus perdagangan internasional, tetapi menjadi pemain aktif yang membawa nama Indonesia ke pasar global. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
