Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam penataan wilayah sungai di Kalimantan Timur.
Menurutnya, keberadaan masterplan saja tidak akan cukup tanpa diiringi dengan rencana aksi yang terukur dan implementatif.
Pernyataan itu disampaikan Seno Aji saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Masterplan Pengelolaan dan Penataan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus” yang digelar di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis, 12 Juni 2025.
“Kalau kita bisa menata dan mengelola ke empat wilayah sungai ini, seharusnya kita sudah bisa mengendalikan banjir di Kaltim,” yakinnya.
Dalam forum tersebut, Seno juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah aktif terlibat dalam pengelolaan sungai-sungai besar di wilayahnya bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum.
Empat wilayah sungai menjadi fokus perhatian, yakni Wilayah Sungai Berau Kelay, Karangan di Kutai Timur, Mahakam yang melintasi Mahakam Ulu hingga Samarinda, dan Kendilo di Kabupaten Paser.
Secara khusus, Seno mengungkapkan bahwa pengelolaan Sub DAS Karang Mumus juga menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim.
Dukungan tersebut mencakup bantuan keuangan dan penyusunan program strategis yang diselaraskan dengan pemerintah pusat.
Ia menguraikan bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim telah mengusulkan dana sebesar Rp867,54 miliar kepada Kementerian PUPR untuk membiayai pembangunan tanggul, pintu klep, dan rumah pompa di segmen Muara hingga Bendungan Lempake.
Adapun rencana pengendalian banjir Sungai Karang Mumus diproyeksikan menelan anggaran sebesar Rp231,53 miliar, yang akan digunakan untuk pembangunan enam segmen pengendalian.
Dari proyek tersebut, diharapkan akan tercipta reduksi banjir seluas 239,1 hektare.
Seno Aji juga menyoroti perlunya optimalisasi Waduk Benanga melalui kerja sama yang solid antara BWS dan Pemerintah Kota Samarinda.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan lahan sekitar 20 hektare untuk pembuangan sedimentasi dari waduk yang diperkirakan mencapai 500 hingga 600 ribu kubik.
“Lahan sekitar 20 hektare segera dimanfaatkan untuk pembuangan sedimentasi sekitar 500–600 ribu kubik dari waduk,” terangnya.
Upaya penanganan banjir yang dirancang Pemprov Kaltim tak hanya terfokus pada satu titik. Program yang dirancang hingga 2030 menargetkan pengurangan genangan banjir hingga seluas 30.000 hektare dengan total nilai proyek sebesar Rp380 miliar.
Pendekatan yang diambil mencakup intervensi pembangunan drainase, irigasi persawahan sebagai upaya multifungsi (pengendalian banjir dan peningkatan produksi pangan), penanganan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer senilai Rp355 miliar, serta pengelolaan air baku.
“Sehingga tidak hanya sub DAS Karang Mumus, kita juga melihat lebih luas wilayah sungai-sungai di Kaltim,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan (ULS TESD) Universitas Mulawarman Samarinda, Rachmat Budi Wijaya Suba, menjelaskan bahwa penyusunan masterplan pengelolaan Sub DAS Karang Mumus dilakukan dengan pendekatan lintas disiplin.
Ia menyebut telah dibentuk enam tim pakar, yaitu Tim Sistem Informasi Geografis, Tim Fisik Lingkungan, Tim Keanekaragaman Hayati, Tim Sosial-Ekonomi-Budaya dan Kesehatan Masyarakat, Tim Industri dan Limbah, serta Tim Kebijakan dan Kelembagaan. Setiap tim berkontribusi dalam perumusan masalah, observasi lapangan, analisis, hingga sinkronisasi data.
“Beberapa tahapan kegiatan telah dilakukan, mulai perumusan masalah dan isu-isu utama, juga tinjau lapangan dan observasi, analisis dan sinkronisasi data,” sebutnya.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Mulawarman, Profesor Abdunnur. Acara ini merupakan bagian dari kerja sama antara ULS TESD Unmul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Forum tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Anggota DPRD Samarinda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, perwakilan dinas terkait di tingkat provinsi dan kota, camat dari Samarinda dan Kutai Kartanegara, serta tim pakar dan peneliti ULS TESD Unmul Samarinda.
Tampak pula Profesor Mustofa Agung Sarjono yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Unmul. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
