Kukar, infosatu.co – Pemerintah Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim, menggelar pelatihan bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT).
Pelatihan ini dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lingkungan.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 22 Mei 2025, di salah satu hotel di pusat Kota Samarinda, dihadiri pengurus RT dari berbagai lingkungan di Desa Loa Duri Ilir.
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Loa Duri Ilir, Fakhri Arsyad.
Dalam sambutannya Fakhri Arsyad menekankan pentingnya peningkatan kompetensi para Ketua RT sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
“Peran RT sangat strategis dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah desa,” katanya.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap pengurus RT semakin profesional, komunikatif, dan solutif dalam melayani masyarakat,” ujar Fakhri.
Ditambahkan bahwa pengurus RT idealnya mampu menjadi penggerak pembangunan partisipatif yang transparan dan akuntabel.
Pelatihan ini tidak sekadar seremoni pembinaan, melainkan forum edukatif yang menyajikan materi substantif terkait tata kelola lingkungan, tugas administrasi, hingga strategi pelayanan publik berbasis kebutuhan warga.
Para peserta mendapatkan pembekalan intensif mengenai cara menjembatani aspirasi masyarakat, teknik mediasi konflik sosial, serta model koordinasi pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif warga.
Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini, Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menyoroti pentingnya posisi RT sebagai simpul pertama pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam paparannya, Hery tidak sekadar memberikan arahan teknis, tetapi juga menekankan urgensi etika pelayanan publik di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.
“RT adalah representasi pemerintah terdepan di masyarakat. Pemahaman soal regulasi dan etika pelayanan menjadi bekal utama dalam bekerja di lapangan,” tegas Hery Rusnadi.
Selama pelatihan, para Ketua RT juga diajak berdiskusi dalam sesi interaktif mengenai tantangan lapangan yang mereka hadapi.
Mulai dari penanganan laporan warga, dinamika pembangunan lingkungan, hingga manajemen data kependudukan.
Pendekatan partisipatif dalam pelatihan ini memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman mereka sekaligus merumuskan solusi kolektif dalam memperkuat peran kelembagaan RT.
Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para peserta. Beberapa Ketua RT mengaku, pelatihan ini memberi penyegaran penting terhadap wawasan mereka tentang tata kelola pemerintahan desa.
Terutama dalam konteks pelayanan berbasis kebutuhan riil warga.
Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan secara berkala sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas aparatur lingkungan. (Adv)
