Samarinda, infosatu.co – Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 pada Jumat, 16 Mei 2025, yang bertempat di Gedung Bangga Kencana Kemendukbangga, Samarinda.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta yang fokus pada isu kependudukan dan pembangunan sumber daya manusia.
Musda ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya sekaligus menyusun strategi baru dalam menghadapi tantangan kependudukan di Kaltim, termasuk penanganan stunting, pengendalian urbanisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Selaras dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pemerintah provinsi fokus melakukan intervensi menyeluruh kepada ibu hamil dan anak di bawah dua tahun yang sudah terindikasi stunting, terutama di kawasan Kalimantan Timur.
“Stimulus vitamin dan makanan tambahan terus diberikan, kami awasi pertumbuhan anak hingga minimal usia lima tahun karena masa kritis stunting biasanya antara dua hingga lima tahun,” ujar Seno.
Selain itu, pemprov juga mengantisipasi urbanisasi dengan memberikan insentif khusus bagi kabupaten dengan sumber daya manusia dan pemerataan penduduk rendah, seperti Mahakam Hulu.
Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Prof. Dr. Harihanto, menambahkan bahwa penanganan stunting harus melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan perguruan tinggi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan komunikasi dan edukasi kependudukan di masyarakat, agar program tidak sekadar berbasis kuantitas penduduk, tetapi juga kualitas SDM.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, menegaskan bahwa intervensi stunting yang efektif adalah yang tepat sasaran, dimulai dari seribu hari pertama kehidupan, termasuk pendewasaan usia perkawinan dan edukasi remaja melalui program generasi berencana (genre).
Ia menjelaskan bahwa meskipun angka stunting di Kaltim sudah turun 0,7 persen menjadi 22,02 persen, penurunan ini belum signifikan sehingga butuh komitmen dan kerja sama semua pihak.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, kami mendukung dengan data akurat, tenaga pendamping keluarga sebanyak lebih dari 5.000 tim, serta pendanaan yang terus diupayakan agar program optimal,” kata dr. Nurizky.
Program ini juga menyentuh aspek lain seperti akses air bersih, fasilitas kesehatan, pola pengasuhan, dan edukasi keluarga, yang menjadi kunci mengurangi risiko stunting secara menyeluruh.
Dengan kolaborasi semua elemen, Kaltim optimis bisa menurunkan angka stunting sesuai target nasional.
“Kita harus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan program kependudukan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” ujar Wakil Gubernur Seno Aji. (Adv/diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
