Samarinda, infosatu.co – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap Pertamina yang belum merealisasikan janji layanan bengkel gratis bagi korban dugaan kasus BBM oplosan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyatakan bahwa Pertamina perlu memberikan kejelasan kepada publik mengenai pelaksanaan layanan tersebut, sebagaimana yang pernah dijanjikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
“Pertamina harus menjawab ini. Masyarakat sudah menunggu. Saya terakhir komunikasi kemarin, katanya masih menunggu arahan dari pusat,” jelasnya.
Menurut Nurhadi, jawaban yang terus menerus disampaikan oleh pihak Pertamina, khususnya dari Patra Niaga Regional Kalimantan, hanya terkesan sebagai upaya meredam keresahan yang telah menyebar luas di tengah masyarakat.
Ia menyebut alasan menunggu keputusan dari pusat sudah terlalu sering disampaikan dan tidak memberikan solusi konkret.
“Dari kemarin selalu jawabannya sama; harus koordinasi ke pusat. Tapi masyarakat tidak mau tahu soal itu. Kita pun tak bisa memberikan jawaban, karena janji datangnya dari mereka,” tuturnya.
Ia menambahkan, dampak dari dugaan BBM oplosan ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk juga oleh anggota DPRD Kaltim.
“Beberapa kendaraan anggota dewan juga kena dampaknya. Tapi tidak etis kalau kami menyuarakan atas nama pribadi. Intinya, rakyat juga dirugikan. Ya jika hingga hari ini janji bengkel gratis belum juga direalisasikan, Komisi II akan berencana mengambil langkah tegas,” tegasnya.
Nurhadi menekankan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika janji tersebut tidak segera ditunaikan, bahkan berencana kembali memanggil pihak Pertamina dalam waktu dekat.
“Kami akan panggil lagi Pertamina. Kalau perlu dengan sikap lebih keras. Ini sudah seperti penghinaan terhadap lembaga kami. Kita saja dibohongi, apalagi masyarakat,” sambungnya.
Ia mengingatkan bahwa hasil RDP sebelumnya telah mencatat pengakuan adanya kerusakan serta komitmen untuk melakukan perbaikan.
Kini yang dibutuhkan hanya langkah nyata dari Pertamina untuk memenuhi janjinya.
“Pemeriksaan sudah dilakukan, kerusakan sudah terdata, tinggal realisasinya. Jangan buat masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tandasnya.
