Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Samarinda tidak bisa dilakukan secara sepihak dan membutuhkan kolaborasi lintas instansi.
Dalam Musrenbang RKPD Kota Samarinda tahun 2026 yang digelar pada Kamis, 10 April 2025, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam mencari solusi menyeluruh dan berkelanjutan.
“Ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota sendiri. Kita butuh sinergi antara APBD Kota, APBD Provinsi, dan dukungan dari pusat,” ujar Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai (DAS) melibatkan kewenangan berbagai pihak.
Andi turut menyoroti kontribusi signifikan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dalam upaya pengendalian banjir di kota ini.
“Bukan juga kita yang kerjakan sendiri, BWS juga berperan. Bahkan daya panggung luar negara pun bisa dikelola oleh BWS. Jadi kolaborasi itu penting,” tegasnya.
Dalam laporan resmi BWS Kalimantan IV, disebutkan bahwa banjir besar yang terjadi pada 26–29 Januari 2025 menyebabkan genangan air setinggi hingga 1,5 meter di sejumlah wilayah seperti Bengkuring dan Griya Mukti.
Faktor utama penyebab banjir di antaranya curah hujan yang sangat tinggi mencapai 150 mm, sistem drainase yang kurang optimal, penyempitan alur sungai, serta pengerjaan tanggul yang belum sepenuhnya rampung.
Adapun proyek penanggulangan banjir di Samarinda diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp900 miliar, yang meliputi pembangunan dan perawatan bendungan, embung, kolam retensi, serta normalisasi sepanjang 17,8 kilometer Sungai Karang Mumus.
Andi Harun juga mengungkapkan adanya kendala teknis di lapangan yang memperparah situasi.
“Ada jembatan buatan masyarakat yang justru menghambat aliran air, terutama di segmen Jalan DI Panjaitan,” jelasnya.
Ia turut menyayangkan masih adanya pembangunan kembali di kawasan yang sebelumnya telah mendapat penanganan, sehingga menimbulkan tantangan baru.
Menurut Andi Harun, pelaksanaan proyek infrastruktur oleh pemerintah tidak semudah yang dibayangkan, karena harus melewati berbagai proses administrasi yang kompleks.
“Kalau kita bareng-bareng, insyaallah dalam dua sampai tiga tahun ke depan, masalah ini bisa cepat kita selesaikan,” tutup Andi Harun.
