Samarinda, infosatu.co – Pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang merupakan produk subsidi dari pemerintah disyaratkan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Hal itu disampaikan Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, dalam keterangan resminya, Rabu 10 Januari 2024.
“Saat ini, stok di Kalimantan Timur untuk LPG 3 kg tersedia dengan ketahanan hari akumulatif selama 6-8 hari. Namun, saat ini memang sedang dijalankan kebijakan baru, yaitu wajib menunjukkan KTP saat pembelian LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan resmi Pertamina,” katanya
Hal tersebut sesuai dengan sistem pendataan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No37/MG.01/MEM.M/2023 mengenai Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi ll DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta agar masyarakat dapat memahami apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang terkait.
Sebab, ia menilai aturan tersebut merupakan salah satu langkah pihak-pihak yang terkait untuk melakukan kontroling.
“Masyarakat tentu harus memahami ini apapun nanti caranya. Jika nantinya menggunakan KTP, KK dan lain sebagainya, saya pikir ini dalam rangka untuk kontrol,” ungkapnya, Senin (15/1/2024).
Pria kelahiran Madiun itu juga meminta sejumlah pihak terkait di Benua Etam untuk bersinergi dan berkolaborasi. Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota dan pihak PT Pertamina (Persero) diharapkan dapat duduk bersama guna merumuskan kebijakan.
Dengan demikian, apa yang menjadi keputusan bersama dapat diterapkan sebagai wujud kontrol terhadap distribusi gas maupun BBM. Selain itu, tepat guna dan tetap sasaran sehingga dalam jangka panjangnya pun tidak ada kelangkaan.
“Ini yang kemudian menjadi konsep kita bersama. Karena ini sudah masuk kebutuhan pokok. Sekali lagi, pemerintah bisa mengatur strategi distribusi terkait gas ini,” tutupnya.
