Penulis: Aunillah – Editor: Achmad
Samarinda, infosatu.co – Terdapat 4 desa yang disinggung bermasalah dalam penggunaan dana desa di daerah Kalimantan Timur, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Hamdani, mengharapkan masalah yang dialami desa bisa diselesaikan oleh pihak kabupaten dalam rangka memfasilitasi.
Hadir dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur (Dinas PMPD Kaltim), di Ballroom Hotel Mesra Indah, Selasa (25/2/2020).
Menurut Hamdani, kepada awak media bahwa selama masalah tersebut dapat diselesaikan dengan pemerintah kabupaten, maka dana desanya bisa dicairkan.
“Mana kala ada persoalan tadi, maka harus ditunda pencairannya, anggarannya tetap ada,” ujarnya saat ditemui diacara.
Ia, menjelaskan bila kasus tersebut sudah lama, maka melihat terlebih dahulu pejabatnya, masih sama atau tidak, jika masih sama maka masalahnya akan dipending dulu.
Sedangkan jika sudah diganti, pejabat yang bermasalah tadi, tidak lagi dalam posisi pengelolaan keuangan desa, tentu bisa menjadi pertimbangan karena sudah di nonaktifkan dan masalah itu sudah dianggap selesai.
“Itu syarat pencairan anggaran dana desa,” jelasnya.
Sedangkan untuk masalah hukumnya tetap berlanjut di aparat hukum, kalau diduga bersalah melakukan penyelewengan anggaran.
Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur (Dinas PMPD Kaltim), Moh. Jauhar Efendi, saat dikonfirmasi terkait 4 desa yang bermasalah di daerah Kutai Timur yaitu Desa Beno Harapan Kecamatan Batu ampar, Desa Teluk Baru Kecamatan Muara Ancalong, Desa Jukayaq Kecamatan Telen, dan Desa Himba Lestari Kecamatan Batu Ampar.
