Samarinda, infosatu.co – Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang beroperasi perdana pada 17 Agustus 2024 menjadi momen penting bagi daerah penyangga, seperti Balikpapan.
Kota tersebut disebut sebagai pintu gerbang IKN. Namun, sebelum hal itu terwujud masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan.
Tidak hanya oleh pemerintah kota (pemkot) maupun pemerintah provinsi. Anggota DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menyatakan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan sinergi yang lebih erat dengan pemerintah pusat. Terutama dalam hal pendanaan dan perencanaan infrastruktur.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ujar Sabaruddin saat ditemui belum lama ini.
Kota Balikpapan bersama Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara diharapkan mampu mempersiapkan diri sebagai wilayah penyangga utama.
Keempat daerah tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari sistem terintegrasi yang menopang IKN. Hal ini seperti Jabodetabek sebagai daerah penyangga ibu kota negara di Jakarta.
Namun, peran strategis ini membutuhkan persiapan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan transportasi.
Menurut Sabaruddin, kepadatan penduduk Balikpapan yang terus meningkat setiap tahun berdampak langsung pada kemacetan.
Hal ini memerlukan penanganan serius, termasuk rencana pelebaran jalan dan pembangunan jalur alternatif untuk mengurai arus lalu lintas.
“Kemacetan di Balikpapan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Proyek infrastruktur jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Namun, dampak pembangunan ini juga memunculkan tantangan baru bagi jalan-jalan lokal.
“Pembangunan jalan tol ini membawa dampak signifikan pada kondisi jalan di sekitar Balikpapan. Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” ungkapnya.
Selain itu, Sabaruddin menyatakan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak dapat mendukung Balikpapan sebagai pusat gerbang IKN.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mendukung kebutuhan pembangunan di Balikpapan,” katanya.
Di tengah masa transisi menuju pengoperasian penuh IKN, kabupaten/kota di sekitar kawasan inti, termasuk Balikpapan, memiliki peran besar dalam memastikan konektivitas yang baik dengan pusat pemerintahan baru.
Peningkatan infrastruktur menjadi kunci utama untuk mewujudkan keberlanjutan visi ini. “Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan segala aspek sudah siap, baik dari segi jalan, layanan transportasi, hingga fasilitas publik. Namun, untuk semua ini, kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat,” tutup Sabaruddin.
Dengan berjalannya persiapan ini, Kota Balikpapan dan daerah penyangga lainnya diharapkan mampu menjawab tantangan sebagai mitra strategis IKN di masa depan.
