Samarinda, infosatu.co – Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamen Kemendagri), Ribka Haluk, menegaskan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bukan sekadar organisasi masyarakat biasa.
Tetapi menurutnya TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Pernyataan itu disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-10 PKK Tahun 2025 di Convention Hall Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa, 8 Juli 2025.
“PKK adalah bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional yang berbasis keluarga dan masyarakat. Ia hadir sebagai gerakan sosial yang tumbuh dari bawah, dengan orientasi pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil sekaligus paling strategis dalam pembangunan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, PKK telah berkontribusi besar dalam berbagai bidang prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, dan penanggulangan kemiskinan.
Mengutip kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ia menyebut kontribusi PKK terhadap pembangunan nasional mencapai 60 persen, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“PKK berperan aktif dalam memberikan edukasi, mendampingi masyarakat, dan mendorong perubahan perilaku di tingkat akar rumput. Ini kontribusi nyata yang tidak boleh dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan nasional lima tahun ke depan, pemerintah menempatkan penguatan SDM sebagai agenda utama, sebagaimana tercantum dalam delapan program prioritas atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Poin keempat dari Asta Cita tersebut menekankan penguatan pembangunan SDM melalui pendekatan pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan kelompok disabilitas.
“Pendidikan karakter dimulai dari keluarga. PKK punya peran kunci sebagai ujung tombak pembangunan manusia Indonesia. Mereka yang memastikan anak-anak kita sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan zaman,” katanya.
Untuk mendukung agenda itu, ia mendorong penguatan program literasi keluarga, edukasi berbasis teknologi, dan kolaborasi dengan sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, seluruh anggota keluarga terutama anak dan remaja harus mendapatkan akses terhadap informasi dan pelayanan yang menunjang tumbuh kembang mereka secara optimal.
Lebih jauh, dia menyebut PKK juga menjadi kekuatan penting dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial.
Melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, PKK telah membuka ruang bagi kaum ibu menjadi pelaku utama ekonomi keluarga, pemimpin komunitas, bahkan agen perubahan sosial.
“Saya ingin menegaskan pentingnya membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam kegiatan PKK. Tidak hanya dalam pelatihan dan keterampilan, tapi juga dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan,” tuturnya.
Untuk memastikan hal itu, ia mengingatkan pentingnya regenerasi kader yang sehat dan pelatihan berkelanjutan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, pelaporan, dan komunikasi juga harus menjadi prioritas.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan. Ini kebutuhan. PKK perlu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dampak programnya,” tegasnya lagi.
Dalam sambutannya, dia juga menyerukan agar Rakernas PKK ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan menyusun strategi jangka panjang.
Ia berharap seluruh kepala daerah dapat memberikan dukungan maksimal terhadap gerakan ini, karena peran PKK sangat menentukan arah pembangunan SDM di tingkat lokal maupun nasional.
“Melalui PKK, kita membangun manusia Indonesia dari rumah. Dari situlah Indonesia Emas 2045 bisa dimulai,” tuturnya.
Rakernas ke-10 PKK Tahun 2025 diikuti lebih dari 2.500 peserta yang terdiri dari pengurus pusat, ketua dan pengurus TP PKK provinsi, kabupaten/kota, serta perwakilan kementerian dan organisasi mitra.
Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan sejumlah dokumen strategis seperti Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan.
