Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, (Wagub Kaltim) Seno Aji menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara serampangan.
Menurutnya, setiap langkah intervensi sosial harus berbasis pada data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di ruang rapat wakil gubernur pada Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Seno Aji secara khusus meminta pemaparan dari BPS mengenai kondisi sosial ekonomi terkini di Kalimantan Timur.
Langkah ini dinilai penting sebagai pijakan awal bagi Pemerintah Provinsi dalam merancang kebijakan yang presisi, terarah, dan efektif menyasar akar permasalahan sosial.
“Kita undang BPS untuk memberikan paparan mengenai kondisi sosial ekonomi saat ini, termasuk data statistik kemiskinan. Ini penting agar intervensi kita terhadap persoalan sosial betul-betul terukur dan efektif,” kata Seno Aji.
Rapat juga menyinggung permasalahan sosial lain yang dinilai berkelindan erat dengan isu kemiskinan, yakni stunting dan pengangguran terbuka.
Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari bahwa ketiga isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyeluruh dan lintas sektor.
“Masalah stunting, pengangguran, dan kemiskinan adalah rangkaian yang saling memengaruhi. Kita harus intervensi secara holistik,” ujar Seno Aji.
Kepala BPS Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang menurun.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kemiskinan pada September 2024 berada di angka 5,51 persen. Namun, catatan penting muncul dari ketimpangan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Di perkotaan, angka kemiskinan hanya sekitar 4,4 persen.
Namun di desa, angkanya melonjak hingga 8 persen. Ini jadi catatan penting bahwa penurunan angka kemiskinan tidak merata,” ungkap Yusniar.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan melalui pendekatan moneter maupun non-moneter, yang mencakup pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan dan non makanan.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan tidak hanya dinilai dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap kebutuhan dasar dan kualitas hidup secara umum.
Dalam kesempatan itu, BPS juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, serta laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Kaltim tergolong positif, tantangan masih terlihat dalam hal penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok usia muda di pedesaan.
Situasi ini menandakan adanya kesenjangan struktural yang perlu segera direspons dengan kebijakan yang mampu membuka akses ekonomi lebih luas dan merata.
Tidak hanya pada tataran makro, tetapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang hidup di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Pemerintah daerah pun tidak memandang BPS semata-mata sebagai penyedia data, melainkan sebagai mitra strategis dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.
Bagi Seno Aji, akurasi dan ketepatan data menjadi kunci bagi efektivitas setiap program pemerintah yang dirancang.
“Saya berharap ada masukan yang lebih intens dari BPS, supaya langkah kebijakan ke depan bisa kita susun lebih komprehensif. Kita akan rapatkan kembali bersama dinas-dinas terkait,” tuturnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tekad untuk memperkuat pendekatan berbasis data dalam setiap program pengentasan kemiskinan.
Langkah ini mencakup penyusunan strategi yang secara khusus menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi. Langkah ini dilakukan juga sembari mengintegrasikan kebijakan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh program yang dijalankan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, dengan harapan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari proses pembangunan. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
