Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Seno Aji menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang merata, transparan, dan berbasis kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama DPRD, Senin, 23 Juni 2025.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tersebut, Seno hadir mewakili pemerintah daerah untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
Agenda utama rapat mencakup evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Dalam penjelasannya, Seno mengawali dengan menyampaikan capaian Pemprov Kaltim yang kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi ini menjadi kali ke-12 berturut-turut diraih oleh Pemprov.
“Predikat ini bukan semata capaian administratif, tapi hasil nyata dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran,” kata Seno dalam forum resmi tersebut.
Menurutnya, keberhasilan ini lahir dari kerja kolektif lintas sektor dalam pemerintahan.
Namun di tengah capaian itu, Pemprov juga menghadapi sejumlah tantangan serius yang turut disorot DPRD.
Salah satunya ialah merosotnya penerimaan pada pos lain-lain pendapatan daerah. Realisasi tahun ini hanya sebesar Rp146,02 miliar, terpaut jauh dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp409,24 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Seno menjelaskan bahwa pos tersebut mencakup pendapatan nonpajak.
Seperti hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), insentif karbon, bunga simpanan daerah, dan pendapatan kerja sama.
Ia menyebutkan dua faktor utama penurunan, yaitu belum cairnya Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) serta anjloknya harga komoditas batu bara, yang sangat memengaruhi performa usaha daerah.
“Penurunan terjadi karena Dana Karbon FCPF belum dicairkan dan turunnya harga komoditas, khususnya batu bara, yang sangat memengaruhi kontribusi usaha daerah,” ujarnya.
Dari sektor perpajakan, Pemprov juga menjawab soal belum optimalnya pemungutan Pajak Alat Berat di sejumlah kabupaten.
Menurut Seno, kendala utama terletak pada belum adanya ketentuan nasional yang mengatur Nilai Jual Alat Berat (NJAB), sehingga kebijakan daerah belum bisa sepenuhnya diterapkan.
Isu lain yang turut mencuat dalam pandangan fraksi ialah rendahnya kontribusi PT Migas Mandiri Pratama terhadap pendapatan daerah.
Dari target setoran Rp78,37 miliar, perusahaan hanya mampu menyetorkan Rp38,37 miliar.
Pemerintah menjelaskan bahwa sisa kewajiban masih bergantung pada penyelesaian pembayaran dari Pertamina Hulu Mahakam.
Adapun pada mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Seno menguraikan bahwa fluktuasi nilai sangat bergantung pada dinamika harga pasar minyak sawit mentah (CPO), regulasi ekspor, dan kebijakan nasional dalam mekanisme pembagian dana.
Ia menegaskan bahwa 80 persen dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan sisanya untuk kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023.
Seno Aji juga menggarisbawahi bahwa Pemprov masih menunggu pencairan Dana FCPF senilai USD 80,1 juta yang tengah difinalisasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bank Dunia.
“Kami pastikan dana karbon digunakan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa,” tegasnya.
Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian. Ketimpangan distribusi guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai memerlukan intervensi struktural.
Seno menyatakan bahwa Pemprov telah memulai redistribusi guru, mengadakan pelatihan sertifikasi, serta merancang pengembangan sekolah unggulan di sejumlah daerah.
“Tahun depan, kami mulai terapkan Kurikulum Nasional Plus dengan pendekatan bilingual dan uji bahasa asing. SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong, dan SMAN 2 Sangatta Utara ditunjuk sebagai model sekolah unggulan,” kata Seno Aji.
Dalam hal layanan kesehatan, Pemprov merespons masukan legislatif dengan rencana pembangunan rumah sakit baru di Muara Wahau, yang selama ini hanya bergantung pada puskesmas untuk pelayanan dasar.
“Kita butuh fasilitas rujukan yang memadai untuk menjamin akses layanan kesehatan warga di kawasan terpencil,” imbuhnya.
Adapun pada sektor pertanian dan peternakan, pemerintah mengakui masih terdapat hambatan terkait distribusi pupuk bersubsidi, bibit unggul, serta keterbatasan akses petani terhadap pendanaan.
Menurut Seno, penyesuaian kebijakan telah dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Pemprov kini mulai memanfaatkan pemetaan geospasial untuk optimalisasi lahan dan produksi pertanian.
Untuk subsektor peternakan, upaya sedang difokuskan pada pelatihan Good Farming Practice (GFP), produksi pakan lokal, serta menjalin kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah bisa ditekan.
Sementara itu, sektor infrastruktur mendapat porsi perhatian cukup besar.
Realisasi anggaran sebesar Rp3,4 triliun telah dimanfaatkan untuk membangun jalan sepanjang hampir 85 kilometer, serta membangun talud dan turap di 12 titik prioritas.
Seno menyebut bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat dari 81,41 persen menjadi 82,21 persen.
“Penanganan ruas strategis seperti Simpang Tering menuju Mahakam Ulu dan Long Pahangai tetap dilanjutkan bertahap, sesuai dengan batas kewenangan antara pusat dan provinsi,” ujar Seno.
Menutup pemaparannya, Seno Aji mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal arah pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, akademisi, dan DPRD demi memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai harapan dan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Seno Aji menyampaikan harapan agar seluruh pihak dapat memberikan dukungan, sehingga program-program prioritas yang dijalankan pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membawa perubahan nyata di daerah. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
