Jakarta,infosatu.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni menghadiri Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pelatihan yang berlangsung di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta pada 22-23 November 2023, Sri Wahyuni mewakili Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Sekdaprov Kaltim menyatakan bahwa pelatihan yang digelar KPK memiliki arti penting. Terutama dalam mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada jajaran penyelenggara negara mengenai hal-hal yang perlu dihindari.
Selain itu, juga sebagai petunjuk tentang hal-hal yang harus dibangun untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
“Tentu kita diingatkan melalui pembekalan ini. Apa saja hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus dibangun agar tercipta pemerintahan yang berintegritas dan terhindar dari tindak korupsi,” kata Sri Wahyuni usai mengikuti pembekalan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara.
Dalam rangka memberikan wawasan yang komprehensif, pelatihan ini menghadirkan berbagai narasumber terkemuka seperti Pimpinan KPK Alexander Marwata.
Selain itu, beberapa tokoh lain yang membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka terkait upaya pencegahan korupsi.
Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa mempertahankan integritas menjadi tantangan tersendiri. Terutama di tengah perubahan regulasi dan dinamika zaman yang dapat mempengaruhi sikap dan integritas para penyelenggara negara.
Oleh karena itu, pelatihan semacam ini dianggap sangat penting untuk senantiasa mengingatkan dan memperluas wawasan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas mereka.
“Pokoknya harus ditanamkan dalam sanubari bagaimana integritas. Tancapkan integritas dalam setiap langkah tugas, itu kata kuncinya,” tegasnya.
Pelatihan PAKU Integritas ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud,.
Dengan demikian, acara ini menjadi platform untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dalam menghadapi tantangan-tantangan korupsi di lingkungan penyelenggara negara.
