Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sutomo Jabir ikut buka suara tentang menjamurnya kios pengisian bahan bakar atau pertamini. Apalagi, salah satu pertamini di Samarinda telah terbakar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, menjamurnya kios pertamini masih menjadi pro dan kontra. Pasalnya, antrean panjang masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar Umum (SPBU). Maka, kehadiran pertamini dinilai dapat membantu masyarakat saat mengisi BBM.
Waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat meski harganya lebih mahal dibandingkan dengan pembelian BBM di SPBU.
“Artinya, SPBU nya juga perlahan-lahan kita perbaiki, sehingga secara otomatis pertamininya juga akan tertib karena di satu sisi sudah memikirkan itu lah solusinya. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertiblah,” ungkapnya, Rabu, (1/11/2023).
Menurutnya, penertiban pertamini juga bertujuan menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Sebab, dalam dalam proses pengisian ada yang terdistribusi ke oknum perusahaan tertentu. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada.
SKK Migas, lanjut Sutomo, tentunya mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran.
Sutomo mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional guna penerapan kartu pengisian BBM. Penerapan kartu pengisian (fuel card) itu merupakan salah satu cara penertiban distribusi BBM.
“Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya,” tuturnya.
Antrean panjang di SPBU, menurut Sutomo, justru merugikan masyarakat yang membutuhkan selain mengganggu kenyamanan pengguna lain jalan.
“Termasuk pengecer, akhirnya ikut mengantre di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” katanya
