Samarinda, infosatu.co – Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan dengan akses terbatas masih menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi logistik.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel mendorong adanya subsidi biaya angkutan untuk meringankan beban masyarakat di wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim pada Senin, 28 Juli 2025.
Ekti menegaskan bahwa karakter geografis Mahakam Ulu yang bergantung penuh pada transportasi sungai menjadikan distribusi barang sangat rentan terhadap kondisi cuaca.
“Jadi Mahulu ini, pertama ketergantungannya dengan Sungai Mahakam. Sebenarnya karena transportasi utama saudara kita di Mahakam Ulu, termasuk Kutai Barat, itu Sungai Mahakam,” jelas Ekti.
Tantangan terbesar, menurutnya, muncul saat air surut pada musim kemarau atau sebaliknya saat banjir di musim hujan. Ketika air menyusut, beberapa riam menjadi penghalang besar dalam distribusi logistik.
“Seperti sekarang, kalau musim kemarau dari Long Bagun ke Long Apari itu ada tiga riam, Riam Udang, Riam Alo, dan Riam Panjang. Kalau air kecil, keluar batunya. Itu sangat menyulitkan,” bebernya.
Meskipun jalur darat perlahan dibuka, namun pengangkutan barang hingga saat ini masih didominasi jalur sungai, mencapai 90 persen.
Jalur Ujoh Bilang menuju Long Apari sepanjang 250 kilometer belum maksimal digunakan karena kondisi fisik jalan yang belum optimal.
“Kalau terkait jalan dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai dan Long Apari itu lumayan panjang, sekitar 250 kilometer. Permukaannya sudah ada, tapi belum maksimal treatment-nya,” tambahnya.
Ekti menyampaikan, pemerintah kabupaten sebenarnya telah merespons situasi ini dengan menyiapkan skema bantuan subsidi ongkos angkut.
“Saya ada komunikasi sama salah satu anggota DPRD Mahakam Ulu, sebenarnya sudah dianggarkan namanya bantuan ongkos angkut. Mungkin ini yang nanti akan disalurkan supaya transportasi sembako tidak mahal,” ungkapnya.
Ia menilai, meski Pemprov Kaltim telah menaruh perhatian, langkah konkret di lapangan sebaiknya segera diambil pemerintah kabupaten.
“Kalau dari provinsi, Pak Gubernur sudah beberapa kali ditanya soal ini. Tapi solusi yang paling tepat dan cepat ya subsidi aja. Tapi pelaksananya harus dari Kabupaten,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah serius dalam menangani ketimpangan akses dan tingginya harga kebutuhan pokok di Mahakam Ulu.
