Balikpapan, infosatu.co – Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Simon Sulean mengomentari terkait permasalahan ganti rugi lahan masyarakat yang dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
“Masalah ganti rugi lahan di jalan tol ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang harus berkomitmen untuk meluruskan semua data yang benar, alasannya itu ada tumpang tindih. Tetapi sertifikat yang dimiliki dari Kecamatan Balikpapan Utara itu lokasinya ada di utara, tapi tanah yang bermasalah ini lokasinya ada di Balikpapan Timur,” tegasnya kepada infosatu.co.
Selanjutnya, permasalahan kedua Pemkot Balikpapan harus turun ke lapangan menentukan tapal batas antara Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Balikpapan Timur sehingga itu juga bisa membantu untuk menentukan wilayah,” bebernya.
Untuk itu masyarakat di lapangan sudah tahu tapal batas tersebut. Tetapi secara administrasi yang harus ditegaskan oleh Pemkot Balikpapan bahwa tapal batas itu ada dimana. Itulah yang dimohonkan masyarakat sekarang ini agar Pemkot Balikpapan turun ke lapangan untuk menentukan tapal batasnya.
“Hal ini sudah lama sehingga masyarakat resah dan sudah bosan menunggu sekitar empat tahun lebih malah mau lima tahun. Harusnya segera dituntaskan permasalahan ini terkait klaim masyarakat yang ada di RT 33 Kelurahan Manggar agar tidak menggugat ke pengadilan,” jelasnya.
Simon menambahkan tidak mungkin warga itu menggugat semua sudah menerima pembayaran itu setuju. Semua harga tanah dan lain sebagainya.
“Hanya yang menghalangi atau mengklaim ini tidak menggugat ke pengadilan dengan bertahun-tahun. Maka pemerintah diminta untuk mencari solusinya,” tutupnya.(editor: irfan).
