Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono melakukan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019 tentang pajak daerah di Aula SMPN 29 Samarinda Jalan Pakis Hijau 7 Blok D Perumnas Bengkuring.
Dalam sambutannya, Tiyo (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa pajak yang masuk ke kas daerah ada lima di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Selanjutnya, pajak bahan kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan dan pajak rokok.
“Biasanya kalau kita bayar PKB itu kan ada yang tahunan dan lima tahunan, nah dalam hal ini pajak tersebut masuk ke kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim,” ungkapnya kepada infosatu.co, Minggu (27/6/2021) sore.
Peserta yang mengikuti Sosper ini juga diberikan pemahaman bahwa Bapenda Kaltim telah melakukan banyak terobosan terkait kemudahan membayar PKB.
“Dulu kita berjam-jam mengantri di Samsat untuk bayar pajak, sekarang Bapenda sudah melakukan banyak terobosan. Salah satunya membayar dengan payment point di Indomaret, ATM dan e-Banking serta Samsat Drive Thru,” jelasnya.
Tidak hanya kemudahan melalui berbagai macam opsi pembayaran, bahkan Bapenda Kaltim telah melakukan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas setempat.
“Jadi bisa bayar melalui Bhabinkamtibmas, itu jika ingin memberikan kemudahan pada masyarakat. Jadi tidak perlu lagi ke Samsat,” terangnya.
Politikus Golkar tersebut juga terbuka soal aplikasi Simpator yang diluncurkan oleh Bapenda Kaltim. Aplikasi ini memberikan akses para penggunanya untuk memeriksa total PKB yang seharusnya dibayarkan.
“Tinggal ketik nomor platnya lalu akan muncul seperti database pengguna. Kita akan tahu berapa banyak pajak yang seharusnya dibayarkan, bahkan kita bisa mengetahui pendapatan yang didapatkan Bapenda Kaltim,” bebernya.
Sementara itu, pemateri yang merupakan Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi mengatakan bahwa terobosan yang diberikan ini merupakan niat baik pemerintah untuk meningkatkan PAD.
“Pemerintah punya niat baik untuk meningkatkan PAD, namun ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat seperti taat melakukan pembayaran kendaraan bermotor,” paparnya.
Inovasi menggunakan payment point dan beberapa aplikasi pembayaran lainnya dirasa Purwadi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang harus dihadapi.
“Era digital memang harus dihadapi oleh masyarakat, salah satunya dengan kemajuan teknologi yang dapat memudahkan segalanya,” ucapnya.
Selain kemudahan pembayaran kata Purwadi, data base merupakan tantangan Bapenda agar publik bisa melihat potensi yang dilakukan pemerintah.
“Saya pikir ini penting karena kadang-kadang data itu kan simpang siur,” katanya.
Purwadi juga menjelaskan bahwa pajak yang didapatkan pemerintah ini untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya. Sehingga, ia berharap agar semua pihak bisa saling bersinergi untuk meningkatkan PAD.
“Harapan saya semua pihak bisa bersinergi, terutama terkait PKB ini supaya meningkatkan PAD Kaltim,” harapnya.
Di tempat yang sama, dikatakan Febdio Caesar Dharma yang juga merupakan Dosen Unmul, pajak daerah merupakan komponen PAD.
“Dari sudut pandang akademisi itu pajak daerah merupakan komponen PAD. Sejauh ini dalam 10 tahun, pajak daerah itu kontribusinya sangat besar terhadap PAD. Kemudahan membayar pajak telah diterapkan pemerintah dan merupakan kewajiban kita,” ujarnya. (editor: irfan)
