Samarinda, infosatu.co – Kutai Timur (Kutim) tercatat dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi se-Kaltim (Kalimantan Timur), melebihi daerah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
Temuan ini membuat Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Timur (Kutim) mendesak tindakan cepat dari Pemkab Kutim agar masalah ini tidak terus berlarut.
Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://pd.data.kemdikbud.go.id per 10 Maret 2025), angka anak yang tidak sekolah di Kutai Timur tergolong memprihatinkan.
Tercatat, jumlah anak di Kutai Timur yang belum pernah bersekolah mencapai 9.945 orang, angka drop out mencapai 1.996 orang, dan anak yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan sebanyak 1.470 orang.
Sementara Kutai Kartanegara berada di posisi kedua dengan 5.523 anak belum pernah bersekolah, 2.945 anak drop out, dan 3.627 anak lulus tidak melanjutkan.
Sedangkan Kota Samarinda menempati urutan ketiga, dengan 4.221 anak belum pernah bersekolah, 2.076 anak drop out, dan 2.079 anak lulus tidak melanjutkan pendidikan.
Kondisi ini menggambarkan kesenjangan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T), sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun daerah.
Menanggapi data tersebut, Agusriansyah Ridwan menyatakan keprihatinan sekaligus dorongan agar Pemkab Kutai Timur memiliki sistem data pendidikan dan ketenagakerjaan yang akurat dan terkini.
Ia menekankan pentingnya memverifikasi setiap rilis data resmi agar pemerintah daerah bisa menyusun kebijakan berbasis bukti.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Ketika BPS merilis data misalnya, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” tegas Agusriansyah Ridwan usai ditemui seusai Rapat Paripurna ke-22, Rabu 9 Juli 2025.
Ia mengusulkan agar tim penelitian independen dibentuk untuk mengkaji faktor penyebab tingginya angka anak tidak sekolah.
Salah satu yang disorot adalah kemungkinan besar anak usia sekolah sudah bekerja, atau adanya pendatang non-KTP Kutim yang masuk dalam perhitungan data.
“Ini bisa menjadi objek penelitian. Apakah karena sekolah yang tidak tersedia atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan melanjutkan pendidikan,” tambahnya.
Agusriansyah menekankan bahwa akses pendidikan yang adil dan merata merupakan bagian yang harus diwujudkan, seperti Sekolah Garuda.
Namun, menurutnya, implementasi di daerah 3T memerlukan pendekatan khusus.
“Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” ujarnya.
Agusriansyah juga menyarankan agar orientasi pendidikan di daerah lebih menyesuaikan dengan kultur lokal dan potensi sumber daya alam, sehingga lulusan dapat langsung berkontribusi terhadap pembangunan wilayahnya.
“Pendidikan adalah pondasi. Kalau kita gagal memastikan anak-anak kita bisa sekolah, maka kita sedang gagal membangun masa depan daerah ini,” pungkasnya.
