Balikpapan, infosatu.co – Pasca tragedi kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Komisi lll DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Camat Balikpapan Utara dan Lurah Muara Rapak terkait jam operasional kendaraan berat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi lll Alwi Al Qadri yang didampingi Siswanto Budi Utomo, Syarifuddin Oddang, dan Nelly Turuallo di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Rabu (2/2/2022).
Alwi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam menyikapi tragedi kecelakaan Simpang Muara Rapak yang menyebabkan lima orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka tersebut.
“Ada beberapa program jangka pendek dan jangka panjang yang terurai dalam RDP. Jangka pendeknya, cepatnya respon Pak Wali Kota yang mengeluarkan Perwali tentang jam operasional mobil besar. Sekarang tak boleh ada mobil mobil besar di atas jam 06.00 seenaknya lagi masuk ke dalam kota,” kata Alwi.
Selanjutnya, jangka panjangnya menurut dia, adalah program Dishub dan PU. Pihak Dishub berencana membangun depo atau gudang di kilo 13.
“Nanti sistem yang berjalan adalah mobil besar yang angkut transit di gudang. Selanjutnya barang bawaan diangkut mobil kecil masuk dalam kota,” jelasnya.
Sedangkan dari pihak PU melakukan akan melaukan pelebaran jalan sekitar 8 meter sisi kiri di turunan Muara Rapak tersebut.
“Masalahnya harus minta izin Pertamina, karena lahan itu milik Pertamina. Mudah-mudahan hari ini mereka ada pertemuan dan segera tercapai kesepakatan,” kata dia lagi.
Sedangkan terkait flyover atau jembatan layang, Alwi mengatakan hal itu bukan kewenangan DPRD dan Pemkot Balikpapan.
“Kewenangan flyover ada di pihak Provinsi Kaltim. Tapi kami sudah mendengar kalau Pak Gubernur akan membantu pembangunannya, meski belum diketahui pasti kapan dilaksanakan,” tutup Alwi. (editor: Dani)
