
Samarinda, infosatu.co – Di tengah percepatan zaman dan masifnya perkembangan teknologi digital, pendidikan kejuruan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai harus mampu menjawab tantangan baru yang makin kompleks.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa salah satu solusi penting adalah penguatan jurusan teknologi di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Hal itu disampaikan Sarkowi usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kaltim ke-25 pada Senin 21 Juli 2025, saat menjelaskan arah strategis pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang kini tengah digarap.
Menurutnya, pembahasan regulasi pendidikan tidak bisa lagi hanya menekankan pada aspek normatif dan administratif, tetapi harus benar-benar menyentuh persoalan masa depan.
“Pendidikan tidak hanya mencetak ijazah, tapi harus menciptakan solusi. Karena itu kita mendorong adanya inovasi dalam manajemen dan kurikulum lembaga pendidikan agar selaras dengan kebutuhan zaman,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pengembangan jurusan berbasis teknologi informasi dan digital di lingkungan SMK.
Menurut Sarkowi, jurusan tersebut kini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan permintaan dunia industri.
“Contoh digitalisasi. Nah kita dorong SMK sebagai sekolah pengembangan jurusan yang berkaitan dengan teknologi,” ungkapnya lagi.
Ia juga menjelaskan bahwa dorongan terhadap inovasi ini bertujuan ganda: tidak hanya menyiapkan lulusan siap kerja, tetapi juga membuka jalan ke jenjang akademik lebih tinggi.
Sarkowi menyebut pendidikan vokasi berbasis teknologi harus menjadi kekuatan utama Kalimantan Timur dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan kompetitif, terutama di era penyanggaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, tantangan zaman bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga kemampuan beradaptasi.
Karena itu, pendidikan di Kaltim harus menjadi ruang lahirnya solusi, bukan justru tertinggal oleh realitas perubahan.
“Kurikulum SMK yang responsif teknologi akan memperkuat posisi Kaltim dalam persaingan global. Ini investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek,” tegasnya.
Sarkowi berharap, dalam proses pembahasan Raperda ini, seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia pendidikan, praktisi industri, hingga masyarakat sipil dapat ikut serta memberikan masukan.
Ia ingin memastikan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan nanti tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial dan visioner dalam merancang masa depan pendidikan di Kalimantan Timur.
“Kita ingin pendidikan yang hidup, bukan hanya aturan kaku. Pendidikan yang menyentuh anak-anak kita di pelosok dan membuat mereka siap menghadapi masa depan,” pungkasnya.