Samarinda, infosatu.co – Langkah tegas Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam melaksanakan operasi Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) mendapat dukungan penuh dari Subandi, Anggota DPRD Kaltim dari Komisi III.
Subandi menyebut kebijakan ini sebagai “investasi keselamatan” yang sangat dibutuhkan demi melindungi pengendara dan memperpanjang usia infrastruktur jalan.
Operasi Zero ODOL resmi diberlakukan pada 14–27 Juli 2025, setelah sebelumnya melalui masa sosialisasi (10–30 Juni) dan pembinaan (awal Juli).
Kaltim mengikuti tahapan program nasional ini yang ditargetkan selesai pada 2026.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan truk-truk ODOL melintas bebas. Ini soal keselamatan. Saya sendiri pernah berdiri di samping truk yang kelebihan muatan, dan jujur saja, itu menakutkan,” ujar Subandi saat ditemui di Samarinda, Senin, 14 Juli 2025.
Menurutnya, truk yang melampaui batas muatan dan dimensi bukan hanya merusak jalan, tetapi juga menjadi momok bagi pengendara, terutama pengendara roda dua yang sangat rentan jika terjadi kecelakaan.
Subandi juga menekankan bahwa Zero ODOL bukan sekadar penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya menciptakan transportasi yang tertib dan aman. Pelanggaran berat kendaraan telah menyebabkan kerusakan jalan nasional dan provinsi yang berdampak pada biaya perbaikan miliaran rupiah setiap tahunnya.
“Kerusakan jalan karena ODOL itu bukan cuma soal tambal-sulam. Itu membebani anggaran, memperlambat logistik, dan bisa menurunkan daya saing daerah,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat krusial bagi perekonomian Kaltim, terutama karena distribusi logistik merupakan tulang punggung aktivitas industri, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah.
Subandi mendukung penuh Dishub Kaltim agar tetap konsisten menjalankan operasi Zero ODOL tanpa kompromi.
Ia berharap aparat tidak hanya menindak, tapi juga melakukan edukasi berkelanjutan kepada para pengusaha dan pengemudi angkutan barang.
“Jika pelaku usaha memahami tujuannya, maka ini akan menjadi gerakan bersama untuk menjaga jalan dan keselamatan pengguna,” imbuh politikus PKS ini.
Subandi optimistis, jika dilaksanakan dengan konsisten dan didukung semua pihak, program Zero ODOL bisa menjadi tonggak perubahan dalam tata kelola transportasi di Kaltim.
“Zero ODOL ini bukan soal penindakan semata. Ini cara kita melindungi masyarakat dan mengamankan masa depan infrastruktur Kaltim,” pungkasnya.
