Samarinda, infosatu.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) tidak bisa dipahami secara sempit sebagai urusan teknis semata.
Melainkan sebagai sistem kerja menyeluruh yang harus dijalankan seluruh organisasi publik.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi SMKI yang digelar pada Kamis, 10 Juli 2025 di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim.
Dalam sambutannya, Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, menjelaskan bahwa di balik kemudahan teknologi informasi yang saat ini digunakan dalam pelayanan pemerintahan, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh pengelola data.
“Keamanan informasi bukan hanya urusan perangkat lunak. Ini soal bagaimana organisasi mengatur akses, penyimpanan, pengawasan, dan perlindungan terhadap informasi yang dikelola,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa banyak pihak masih berpikir sempit, seolah-olah keamanan informasi hanya bergantung pada antivirus, firewall, atau sistem proteksi teknis lainnya.
Padahal, tantangan nyata sering kali muncul dari kelemahan manajemen internal, termasuk ketidaktahuan pegawai dalam menerapkan prinsip keamanan digital.
“SMKI bukan hanya tentang perangkat. Ini tentang bagaimana organisasi menyusun aturan, menetapkan peran, memonitor aktivitas akses, dan memastikan semua proses dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, informasi yang dikelola oleh instansi pemerintah adalah aset publik yang harus dijaga secara serius.
Jika informasi strategis bocor atau dimanipulasi, maka yang dirugikan bukan hanya instansi, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada sistem layanan berbasis data tersebut.
Sebagai contoh, dia menyebut pentingnya regulasi internal tentang siapa saja yang berhak mengakses jenis data tertentu, bagaimana data disimpan dan dicadangkan, serta apa langkah mitigasi jika terjadi insiden kebocoran.
Semua itu harus menjadi bagian dari sistem kerja yang baku dan berkelanjutan.
“Jadi, SMKI ini harus jadi budaya kerja. Bukan cuma aturan di atas kertas,” katanya.
Senada dengan itu, Sandi Man Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Agus Eko Santoso, menambahkan bahwa sistem manajemen keamanan informasi harus dibangun sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang profesional.
Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip dalam standar internasional seperti ISO 27001.
“Lewat SMKI, kita atur siapa yang boleh mengakses data, bagaimana proses validasi dilakukan, dan bagaimana perlindungan dilakukan dari dalam organisasi sendiri,” ujarnya.
Agus menyebut, tantangan terbesar dalam membangun sistem keamanan informasi justru berasal dari kelalaian manusia (human error), bukan dari perangkat.
Banyak pelanggaran yang terjadi akibat rendahnya literasi digital pegawai, minimnya pengawasan, dan ketidaktegasan aturan internal.
Untuk itu, Diskominfo Kaltim mendorong seluruh perangkat daerah agar tidak hanya menggugurkan kewajiban administratif dalam membangun SMKI, tetapi benar-benar menjalankannya sebagai sistem kerja kolektif.
“Kalau data publik bocor, maka yang menanggung bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Jadi sistem ini harus jadi tanggung jawab bersama, lintas jabatan dan lintas bagian,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi SMKI ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam memperkuat fondasi digital governance (tata kelola pemerintahan digital) yang aman dan berkelanjutan.
Diharapkan ke depan, seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi dengan disiplin tinggi dan profesionalisme yang kuat. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
