Samarinda, infosatu.co – Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Nova Kharisma Husni menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Bontang terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Pertemuan tersebut fokus membahas strategi DPRD Kota Samarinda dalam menyikapi adanya pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Nova menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil saat ini adalah melakukan efisiensi ketat pada pos-pos anggaran tertentu.
Hal ini dilakukan agar operasional lembaga tetap berjalan maksimal di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Dengan fokus terhadap program krusial, beberapa langkah efisiensi yang telah diterapkan DPRD Kota Samarinda meliputi, pengurangan biaya operasional pada perjalanan dinas, termasuk biaya makan dan minum, optimalisasi rapat.
Juga pengalokasian anggaran secara selektif hanya untuk Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) anggota dewan maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fasilitator.
“Kami menyikapinya dengan efisiensi. Ternyata di Kota Bontang pun kondisinya kurang lebih sama. Secara aturan, kebutuhan apa yang diefisiensi itu seragam mengikuti arahan pusat melalui Walikota,” ujarnya pada Kamis, 18 Desember 2025.
Selain masalah TKD, kunjungan tersebut juga menyinggung mengenai teknis penyaluran dana bantuan sosial atau penerima manfaat. Namun, Nova menegaskan bahwa rincian teknis pembagian manfaat tersebut merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan sekretariat dewan.
“Mengenai teknis penerimaan bantuan itu adanya di dinas teknis. Fungsi kami di DPRD adalah pada fungsi kontrol dan fasilitasi dengan sepengetahuan Walikota,” tambahnya.
Saat ini, anggota DPRD Kota Samarinda sendiri tengah berfokus menyelesaikan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun, tepatnya pada 31 Desember 2025 mendatang.
