Kutim, infosatu.co – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang mengatakan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga semester II tahun 2023 mencapai 33,65 persen dari total anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2023 dengan total APBD sekitar Rp5,8 triliun telah terealisasi Rp 1,98 triliun.
Kasmidi Bulang menjelaskan bahwa evaluasi ini menjadi landasan penting dalam Rapat Raripurna ke XXVI DPRD Kutim. Rapat itu membahas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan (Raperda APBD-P) Kutim 2023.
Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendorong APBD Perubahan (APBD-P) 2023. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Alasan pertama, perubahan disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Kedua, keadaan yang memerlukan pergeseran anggaran antarorganisasi, unit organisasi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Alasan ketiga adalah keadaan yang memaksa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan. Keempat, adanya kondisi darurat, dan yang terakhir, keadaan luar biasa.
“Perubahan APBD 2023 diperlukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kutim 2023,” ujar Kasmidi.
Ia menjelaskan tujuan dari penyusunan KUA-PPAS APBD-P untuk mengadaptasi perubahan asumsi makro nasional yang berdampak pada postur APBN tahun 2023.
Selain itu, kebijakan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) TA 2023 terhadap APBD Kutim.
Tujuannya, memastikan program dan kegiatan pada sisa pelaksanaan tahun anggaran ini berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.
Selain itu, perubahan ini juga akan mengarahkan arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Kutim tahun 2023 sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
Ini akan mencakup penyesuaian pergeseran APBD berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi selama semester pertama tahun 2023. Serta penyesuaian kebijakan pembangunan dengan perubahan yang terjadi baik pada aspek potensi dan pendanaan yang tersedia.
