Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Caranya dengan memulai penyaluran insentif bulanan melalui program Jospol.
Program ini ditujukan bagi 31.525 guru yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur, mencakup berbagai jenjang pendidikan dan status kepegawaian.
Peluncuran program Jospol digelar dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, pada Rabu, 25 Juni 2025.
Ribuan guru dari berbagai penjuru provinsi hadir menyaksikan peluncuran program yang menjadi salah satu titik awal dari realisasi visi pembangunan sumber daya manusia di Kaltim.
Hadir mewakili Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, yang berhalangan karena alasan kesehatan, Wakil Gubernur Seno Aji memimpin langsung agenda peluncuran.
Dalam pernyataannya, Seno Aji menekankan bahwa pemberian insentif ini merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi atas peran strategis guru dalam mencetak generasi masa depan Kalimantan Timur.
“Hari ini 31.525 guru menerima insentif secara bersamaan. Ini bukan hanya soal nominal, tapi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka mendidik generasi Kaltim,” ujar Seno kepada wartawan usai acara.
Setiap guru yang terdaftar dalam program ini akan menerima insentif sebesar Rp500 ribu per bulan. Sasaran program mencakup guru dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, RA, MI, MTs, hingga para pengajar di pondok pesantren.
Program Jospol merupakan salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye, yang kini dikukuhkan dalam bentuk kebijakan fiskal melalui skema hibah personal. Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran senilai Rp32 miliar setiap tahunnya hingga 2030.
Dana tersebut disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru penerima melalui Bankaltimtara, dengan sistem pembayaran yang terjadwal dan tanpa perantara.
“Ini bukan program satu kali. Setiap tahun jumlahnya sama, Rp32 miliar, untuk guru-guru kita di seluruh penjuru Kaltim. Dan akan terus bergulir hingga 2030,” terang Seno Aji.
Ia juga memastikan bahwa distribusi insentif ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil yang selama ini sering luput dari perhatian dalam skema bantuan pusat.
Dengan demikian, program ini diharapkan menciptakan pemerataan dukungan dan rasa kehadiran negara bagi para pendidik di wilayah pinggiran.
“Kami ingin seluruh guru, tak peduli status atau lokasi mengajarnya, bisa merasakan hadirnya negara. Ini bentuk keadilan sosial,”ucapnya.
Program ini juga sejalan dengan agenda strategis Pemprov Kaltim untuk menciptakan “Generasi Emas Kaltim,” sebuah visi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
Menurut Seno Aji, kesejahteraan guru merupakan titik tolak utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
Untuk menjamin ketepatan sasaran program, pemerintah provinsi mengembangkan sistem monitoring dan validasi data lintas instansi.
Kolaborasi dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama guna memverifikasi daftar penerima dan menghindari duplikasi serta potensi penyalahgunaan.
Validasi ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
“Kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan kabupaten/kota, tapi tanggung jawab anggaran tetap di provinsi. Sistem bisa terintegrasi, tapi tidak akan dibebankan ke daerah,” ujar Seno lebih lanjut.
Meski dilakukan secara simbolis saat peluncuran, penyaluran dana ke rekening guru telah dimulai dan dirancang tanpa prosedur administratif yang rumit.
Mekanisme ini dirancang untuk menjamin kenyamanan dan kecepatan penerimaan tanpa potongan apapun.
“Semua langsung masuk ke rekening masing-masing. Tidak perlu ribet, tidak ada potongan. Ini hak guru yang harus dijaga bersama,” katanya menutup pernyataan.
Melalui program Jospol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor pendidikan bukan hanya prioritas wacana, melainkan menjadi pusat perhatian dalam implementasi kebijakan.
Para guru tak lagi sekadar pelaku pembelajaran di kelas, tetapi diposisikan sebagai garda depan perubahan sosial di Kalimantan Timur. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
