Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji menegaskan bahwa upaya digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah tak lagi dapat dipandang sebagai sekadar tren sesaat.
Menurutnya, langkah ini merupakan kebutuhan strategis yang mendesak untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah Tahun 2025, Kamis, 12 Juni 2025, di Hotel Blue Sky Balikpapan.
Acara tersebut diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur dan dihadiri tak kurang dari 203 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Pemerintah Provinsi Kaltim memandang digitalisasi bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai kebutuhan strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern,” ujar Seno.
Lebih dari sekadar forum tahunan, pertemuan ini disebutnya sebagai momentum penting untuk menyelaraskan komitmen dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Di tengah arus teknologi yang kian deras, Seno mendorong setiap institusi pemerintah daerah untuk tidak hanya berhenti pada penggunaan sistem digital semata, tetapi juga berani mengubah pola pikir dan budaya kerja.
“Digitalisasi bukan sekadar alat, tapi cara baru dalam berpikir dan bekerja. Kita harus meninggalkan cara lama dan bergerak menuju sistem yang lebih efisien dan akuntabel,” kata Seno Aji.
Kaltim sendiri, berdasarkan penilaian Satuan Tugas P2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tercatat menempati peringkat kedua terbaik di wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Sebuah capaian yang menurut Seno patut diapresiasi, namun tetap harus dijadikan pijakan untuk melangkah lebih jauh.
“Ini adalah prestasi kolektif yang lahir dari kerja keras semua pihak. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Justru ini saatnya untuk meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” tegasnya.
Seno Aji juga menyinggung pentingnya OPD menyusun peta jalan (roadmap) TP2DD yang konkret dan terukur, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu bentuk konkret transformasi itu, menurutnya, adalah penerapan SP2D Online dan penguatan layanan inovatif seperti Seven Days Service (SDS).
Penerapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kalimantan Timur, Hj. Ismiati, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata ajang seremonial, melainkan wahana strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kita evaluasi capaian selama ini, lalu perkuat kolaborasi agar transformasi digital tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja di daerah,” terangnya.
Sebagai bentuk konkret komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan berita acara dokumentasi resmi oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Agus Taufik, Direktur Kepatuhan dan Human Capital PT BPD Kaltim Kaltara Abdul Haris Sahilin, serta Plt Asisten Administrasi Umum Hj. Ismiati. (Adv/diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
