Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa seluruh usulan aspirasi dari legislatif tetap diproses melalui tahapan yang berlaku.
“Usulan aspirasi dari legislatif itu akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menyesuaikan dengan program prioritas pembangunan,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Ia menegaskan, penyelarasan tersebut bukan didasarkan pada kehendak tertentu, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem perencanaan yang mengacu pada RKPD.
“Jadi bukan masalah mau atau tidak, karena memang program prioritasnya begitu. RKPD ini juga sudah kita sampaikan,” katanya.
Menanggapi adanya anggapan dari DPRD bahwa kebijakan tersebut mengikuti keinginan gubernur, Sri Wahyuni menyebut hal itu sebagai salah persepsi.
Ia menekankan bahwa proses yang berjalan berpedoman pada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
“Sekali lagi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) itu mengamanatkan aspirasi disampaikan untuk memperkaya dan melengkapi rencana kerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Karena itu, Sri Wahyuni mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan penyesuaian jumlah pokok pikiran (pokir) DPRD.
Pokir tersebut, menurutnya diakomodasi dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme verifikasi dan mengacu pada prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah melalui Bappeda adalah memastikan setiap usulan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Karena itu, bukan berarti usulan dipangkas secara sepihak, melainkan disesuaikan dengan prioritas.
“Bukan dipangkas, tapi menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Kalau semua bisa dialokasikan, ya mengapa tidak,” tegasnya.
Terkait jumlah usulan yang disebut menyusut dari 160 menjadi sekitar 25, Sri Wahyuni menyebut prosesnya masih berjalan dan belum final. Penentuan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Nanti kita lihat, karena masih diverifikasi. Dengan dana yang ada, tentu harus ada prioritas,” pungkasnya.
