Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Jasno menyoroti kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang melarang penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran, Pertamini, dan usaha sejenisnya tanpa izin.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda dengan nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024. Meski demikian, ia menyatakan bahwa larangan tersebut tidak dapat serta merta dapat diterapkan.
Alasannya, menurut Jasno, pemilik usaha Pertamini atau pom mini tak rela jika harus tutup dalam waktu dekat. Sebab, mesin pompanya juga beli dengan harga mahal. Dengan demikian, ia melihat persoalan kerugian yang didapatkan oleh masyarakat yang sudah memiliki pom mini tersebut.
“Inikan masyarakat juga, pom mini itu mereka beli. Di sisi lain memang dari masyarakat juga ada yang menyampaikan keinginannya untuk dibantu kompensasi terkait pom mininya. Karena mereka juga ada yang beli cash maupun kredit,” ujarnya, Senin (21/5/2024).
Lebih lanjut, Jasno menyampaikan bahwa dalam SK yang telah dikeluarkan belum diatur terkait kompensasi tersebut. Ia berharap agar pihak pemkot mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kompensasi atau pengganti mesin pom mini yang telah dibeli pengusaha BBM eceran.
“Kalau mereka langsung ditertibkan pemerintah juga akan kesulitan. Hal pertama yang harus dilakukan ya disosialisasikan, karena penertiban pom mini seperti ini juga tidak mudah,” tandasnya.
Di sisi lain, terbitnya SK Wali Kota terkait larangan penjualan BBM eceran di Samarinda dipicu akibat kebakaran pom mini yang beberapa kali terjadi. Insiden itu menelan korban manusia dan material.
“Tentunya tidak hanya membahayakan pemilik, namun juga masyarakat sekitar situ. Tentunya dengan perwali ini pemerintah juga inginnya menertibkan atau mengatur,” katanya.
