Probolinggo, infosatu.co – Guna mencegah munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), menggelar rapat koordinasi evaluasi program MBG tahun 2025 sekaligus persiapan pelaksanaan program MBG tahun 2026.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada Rabu 28 Januari 2026 di ruang pertemuan DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan daerah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas MBG Kabupaten Probolinggo.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Probolinggo Yahyadi selaku Sekretaris Satgas.
Juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Efendi selaku Wakil Ketua Satgas, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hariawan Dwi Tamtomo selaku Wakil Sekretaris serta para kepala OPD terkait.
Wakil Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menyampaikan bahwa Satgas MBG telah melakukan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo dan hasilnya telah teridentifikasi.
“Kita sudah melakukan monitoring pada SPPG di Kabupaten Probolinggo dan hasilnya sudah ada,” katanya.
“Dengan keberadaan Satgas ini, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami persoalan ke depan,” ujarnya, Kamis 29 Januari 2026.
Ia juga menjelaskan adanya regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, yakni SK Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Dalam regulasi tersebut, sasaran program MBG mengalami perluasan.
“Mulai tahun 2026, sasaran MBG bertambah yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tiga sasaran ini menjadi fokus koordinasi melalui DP3AP2KB dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan data yang valid dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Probolinggo Yahyadi memaparkan sejumlah temuan hasil monitoring dan evaluasi MBG tahap 1 dan 2.
“Dari hasil monitoring, ditemukan beberapa permasalahan di antaranya jumlah dan penempatan personel SPPG yang tidak sesuai SOP,” katanya.
“Juga belum adanya penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta belum dimilikinya sertifikat halal,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Yahyadi, pemasok bahan pangan segar sebagian belum memiliki izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kecuali beras, belum sepenuhnya menerapkan 10 SOP.
Begitu juga belum adanya rekomendasi rujukan jika terjadi keracunan serta belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi saat makanan diterima oleh penerima manfaat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo menambahkan, hingga saat ini terdapat 66 SPPG yang sudah beroperasional dan 10 SPPG yang belum beroperasi.
“Baik yang sudah maupun yang belum beroperasional, semuanya perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam, khususnya terkait ketenagaan,” katanya.
“Dari hasil monitoring, ditemukan banyak ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan risiko jika tidak segera dibenahi,” tegasnya.
Ia berharap seluruh SPPG dapat menjalankan SOP secara konsisten agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menekankan bahwa kunci keberhasilan program MBG terletak pada kepatuhan setiap SPPG dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Kalau SPPG menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, saya yakin tidak akan ada permasalahan. Sasaran MBG ini sangat banyak, sehingga sosialisasi menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kekuatan utama kita,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program MBG merupakan tugas mulia demi mendukung keberhasilan program nasional Presiden Republik Indonesia.
“Mari kita perbaiki semua hasil evaluasi demi suksesnya program nasional ini. Kita jaga niat baik kita bersama agar Kabupaten Probolinggo semakin baik dan masyarakat benar-benar terlayani dengan optimal,” pungkasnya.
