Samarinda, infosatu.co – Persoalan kekurangan tenaga dokter spesialis kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry menyatakan hingga saat ini, jumlah dokter spesialis di wilayah Kaltim masih jauh dari ideal, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan.
Ia menyebut, sulitnya pemenuhan dokter spesialis tidak hanya disebabkan oleh minimnya tenaga medis yang tersedia, tetapi juga akibat rumitnya prosedur rekrutmen yang melibatkan berbagai pihak seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sistem seleksi nasional.
“Kita memang selalu kekurangan dokter spesialis, terutama yang bersedia ditugaskan ke wilayah terluar dan pedalaman. Proses rekrutmennya sendiri tidak mudah, dan ini menjadi persoalan menahun yang belum ada solusinya yang signifikan,” ungkapnya di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 30 Juni 2025.
Menurutnya, Pemprov Kaltim sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah untuk membuka peluang seleksi tenaga dokter dari daerah, termasuk melalui kerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi kedokteran.
Namun, realisasinya belum sesuai harapan. Salah satu ironi yang disampaikan adalah saat kuota formasi ditambah, justru jumlah pelamar menurun.
“Tahun lalu saat dibuka formasi untuk dokter dari wilayah pedalaman dan perbatasan, justru yang mendaftar lebih sedikit. Ini jadi perhatian kita bersama,” ucapnya prihatin.
Oleh karena itu, ia mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap pola rekrutmen tenaga medis, khususnya spesialis.
Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih intens melakukan sosialisasi kepada lulusan kedokteran.
Terutama mereka yang berasal dari wilayah terpencil, agar bersedia kembali mengabdi di kampung halamannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar institusi pendidikan seperti Fakultas Kedokteran Unmul dapat membuka program afirmasi khusus untuk anak-anak daerah terluar yang ingin menjadi dokter.
Harapannya, ikatan emosional dengan daerah asal dapat meningkatkan loyalitas pengabdian.
“Kalau memang memungkinkan, rekrutmen itu harus diarahkan pada anak-anak dari wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Mereka lebih mungkin bertahan dan bekerja di sana. Tapi harus ada pembinaan dan dukungan penuh dari pemerintah,” tambahnya.
Ia juga menyinggung soal program bantuan pendidikan seperti Gratispol, yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan tenaga medis.
Namun ia mengingatkan agar bantuan ini tidak membuat masyarakat sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.
Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif, baik dalam membiayai pendidikan anak maupun mendorong mereka kembali ke daerah asal setelah lulus.
“Kita butuh desain rekrutmen tenaga medis yang lebih sistematis, bukan hanya mengandalkan skema umum dari pusat. Harus ada terobosan daerah. Kalau tidak, kita akan terus kekurangan dokter, terutama di rumah sakit pinggiran,” tuturnya.
DPRD Kaltim siap mendukung penyusunan kebijakan afirmatif dan anggaran khusus untuk mendukung pengadaan tenaga medis.
Khususnya spesialis, agar pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Kalimantan Timur bisa merata dan berkualitas.
