Samarinda, infosatu.co – Warga RT 32 dan RT 33, Gang Stelling, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, menyuarakan keresahan mereka soal pasokan air bersih.
Mereka mengeluhkan pasokan air yang tak kunjung lancar, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, serta potensi longsor di kawasan pemukiman mereka.
Aspirasi ini disampaikan langsung dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, pada Kamis, 3 Juli 2025, di Jalan Otto Iskandar Dinata, Gang Steling.
Sapto yang mendengar keluhan tersebut mendorong masyarakat menuliskan usulan secara resmi dan mendatangi DPRD Kaltim agar bisa segera ditindaklanjuti di tingkat DPRD.
“Ini kali pertama reses saya di Gunung Steling. Saya hadir untuk menyerap langsung apa yang menjadi unek-unek masyarakat. Usulan yang lebih detail bisa ditulis dan disampaikan secara tertulis ke kantor DPRD Provinsi Kaltim agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ketua RT 33 mengungkapkan bahwa warganya kesulitan mendapatkan air PDAM dan gas elpiji bersubsidi.
Hal senada juga diutarakan Ketua RT 32 yang menyebut kelangkaan gas berdampak besar pada aktivitas rumah tangga, di mana harga gas melon bahkan menembus angka Rp80 ribu per tabung.
“Kami bukan meminta secara berlebihan, tapi kasihan para ibu rumah tangga. Gas melon sering langka, dan harganya bisa tembus Rp80 ribu. Kalau suami pulang kerja, harus keliling cari gas,” keluhnya.
“Saya ini bukan malas beli gas, lebih malas nyarinya,” sambungnya.
Oleh sebab itu, warga meminta untuk dipasangkan gas alam sebagai solusi sulitnya gas melon tersebut.
Tak sampai di situ, warga juga menyoroti kondisi lingkungan yang rawan longsor terutama saat musim hujan.
Mereka meminta agar pemerintah membangun drainase dan melakukan semenisasi jalan untuk meminimalisir risiko longsor.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sapto menyatakan akan menyampaikan persoalan ini ke instansi terkait di tingkat kota maupun provinsi.
Ia menyebut akan menjalin komunikasi dengan Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Samarinda, serta memastikan tanggung jawab penanganannya tepat sasaran.
“Nanti coba saya komunikasikan, baik dengan wali kota maupun wakil wali kota. Kalau pemerintah kota kesulitan menangani, nanti kita dorong agar provinsi ikut mensupport,” tegas Sapto.
Ia juga menekankan bahwa persoalan air, gas, dan infrastruktur merupakan hak dasar warga yang harus segera ditangani oleh pemerintah.
Menutup pertemuan, Sapto mengajak masyarakat terus menjaga komunikasi dan menyampaikan usulan secara tertulis agar dapat diformalkan dalam agenda DPRD.
“Silaturahmi seperti ini akan terus berlanjut. Aspirasi Bapak-Ibu menjadi catatan penting kami di DPRD,” tutupnya.
