Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, menuturkan bahwa penanganan banjir klasik di kawasan Loa Bakung Kemuning, Kota Samarinda, terhambat oleh sikap tidak kooperatif dari sebagian warga.
Menurutnya, denyut persoalan yang terus berulang membutuhkan kolaborasi nyata, bukan hanya keberanian teknis pemerintah.
Sapto menyoroti akar permasalahan banjir, yaitu kepadatan pemukiman liar di bantaran Sungai Loa Bakung yang menuntut relokasi dan kompensasi di luar skala kewajaran.
“Ada banyak rumah. Ada yang memang meminta pergantian yang tidak wajar. Nah ini pemerintah mau perbaiki tetapi menjadi repot juga,” jelasnya, Jumat, 4 Juli 2025.
Menurutnya, masyarakat seringkali mempersulit pengerukan dan normalisasi sungai karena sikap yang menuntut kompensasi tinggi. Padahal tanpa pekerjaan teknis seperti itu, fungsi aliran sungai terganggu dan banjir tahunan tak kunjung tuntas.
Sapto menekankan bahwa pemerintah sejatinya sudah memiliki rencana, namun harus bersinergi dengan warga.
“Saya coba membantu mendorong, tapi jangan salahkan di pemerintahan terus. Memang mungkin ada yang belum maksimal, tetapi jangan semuanya disalahkan terus,” tegasnya menekankan persoalan yang butuh sinergi bersama ini.
Dalam perspektifnya, solusi banjir Loa Bakung menuntut kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.
Intervensi teknis tanpa dukungan warga, kata dia, hanya akan membuang sumber daya dan menunda hasil.
“Kita ini makhluk sosial. Hidup itu harus tolong-menolong. Bukan soal siapa yang hebat di situ,” tuturnya.
Sapto juga menyoroti bahwa banjir di wilayah tersebut adalah masalah jangka panjang. Tanpa penataan pemukiman dan kesediaan warga untuk relokasi, sungai akan tetap tersumbat, dan wilayah sekitar akan terus terendam setiap musim penghujan.
Untuk mengurai benang kusut ini, politisi Partai Golkar tersebut mendorong dialog terbuka antara pemerintah daerah dan warga. Pendekatan ini harus didukung rasa kemaslahatan bersama dan semangat gotong royong dalam pelestarian lingkungan.
Sapto berharap, warga Loa Bakung tidak lagi memandang solusi sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk bersama membangun kawasan bantaran sungai yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.
“Saya berharap masyarakat lebih terbuka berdialog dan menerima langkah-langkah penataan. Karena keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif warga,” pungkasnya.
