Samarinda, infosatu.co – Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menuai sorotan warga saat pelaksanaan reses anggota DPRD Kaltim.
Reses yang digelar di Jalan Rawasari 4, Kelurahan Air Putih, oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyerap sejumlah keluhan dari masyarakat Dapil I, salah satunya terkait kurangnya informasi akurat mengenai mekanisme program tersebut.
Keluhan itu disampaikan salah satu warga RT 47, Rahmat, yang merasa bingung dengan mekanisme Gratispol.
Ia mempertanyakan apakah orang tua siswa perlu membayar terlebih dahulu untuk UKT dan akan diganti kemudian, atau sepenuhnya gratis sejak awal.
Kebingungan itu menurutnya diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi. Kami khawatir jadi salah langkah. Harapannya, ada sosialisasi yang masif agar tidak banyak asumsi beredar,” kata Rahmat.
Tak hanya soal UKT, Rahmat juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kaltim (Disdik Kaltim) melalui reses tersebut perihal kepastian penggratisan seragam sekolah.
“Jadi saya mau beli juga bingung, sampai sekarang belum ada kejelasan. Juga apakah nanti itu termasuk baju olahraganya atau gimana? Jadi saya ingin diperjelas,” ujarnya penuh tanya.
Menanggapi hal tersebut, Sapto tak menampik bahwa informasi terkait Gratispol belum tersampaikan secara merata ke masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa hal serupa juga ditemuinya saat reses di Kelurahan Sungai Dama sebelumnya.
“Perihal Gratispol, baik di Sungai Dama sampai hari ini di Air Putih, memang masih banyak orang tua maupun mahasiswanya yang kurang paham soal mekanismenya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sapto juga menjelaskan terkait mekanisme Gratispol untuk mahasiswa yang akan di fokuskan untuk mahasiswa baru.
Sedangkan untuk seragam, Sapto menegaskan bahwa anggarannya sudah ada, dan sudah memperingatkan agar sekolah tidak menarik biaya untuk seragam kepada wali murid.
Mengatasi minimnya sosialisasi, Sapto menyatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi khususnya Biro Kesra, agar ada langkah strategis untuk memperbaiki pola penyampaian informasi kepada publik.
Ia juga menyinggung pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang berimbang.
Menurutnya, informasi dari Pemprov sebenarnya sudah diupayakan melalui berbagai saluran, termasuk melibatkan wartawan dan humas.
Namun, penyampaian informasi yang tidak utuh atau dipotong-potong justru menimbulkan kebingungan baru di kalangan masyarakat.
“Artinya ada hal yang tersampaikan sampai ke bawah, ada yang tidak. Kalian tahu sendiri wartawan tuh ada yang bikin heboh juga, omongan dipotong-potong,” ujar Sapto, menyinggung cara pemberitaan yang kadang tidak utuh.
Ia pun mengingatkan agar media menyampaikan informasi sesuai realitas di lapangan, tanpa membumbui berlebihan demi sensasi semata.
“Kalau digoreng-goreng, dibolak-balik, itu jadi gosong. Enggak enak. Sampaikan yang memang harus disampaikan, jangan yang tidak perlu,” tutupnya.
