Melansir dari Saudi Gazette, Rabu (19/7/2023), semua lembaga dan sektor pemerintah dan swasta terkait umroh telah menyelesaikan persiapan terpadu mereka untuk menerima jamaah. Selain itu, memperluas fasilitas serta layanan terbaik untuk jamaah melakukan ritual dengan mudah dan nyaman.
Berikan Layanan Terbaik untuk Jamaah
Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mendesak semua perusahaan penyedia layanan umroh berlisensi untuk memberikan layanan terbaik bagi jamaah dan tidak melanggar kewajiban mereka dalam penyediaan layanan.
Tertulis bahwa pasal 7 peraturan untuk layanan jamaah asing dan pengunjung Masjid Nabawi menetapkan perusahaan yang berlisensi yang melanggar salah satu ketentuan dan peraturan akan menghadapi hukuman.
Sanksinya termasuk denda maksimal 50 ribu riyal dan penangguhan izin untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan dan pembatalan izin yang perusahaan dapatkan. Pihak berlisensi di luar negeri akan mendapat larangan berurusan dengan perusahaan berlisensi di Saudi jika melanggar salah satu kewajiban kontraktual.
Hukuman jika Melayani Jamaah Tanpa Izin
Menurut peraturan, mereka yang melayani jamaah tanpa mendapatkan izin yang perlu akan hukuman dengan denda tidak melebihi 100 ribu riyal. Pelanggaran tersebut antara lain kegagalan penyediaan tempat tinggal bagi jamaah. Penyediaan perumahan tanpa izin atau tanpa klasifikasi, perbedaan dalam program pemondokan, dan kegagalan untuk memberi tahu kementerian tentang perubahan pemondokan.
Kemudian, kegagalan dalam penyediaan transportasi, mengamankan pengangkutan tanpa izin, ketidaksesuaian program transportasi. Kegagalan dalam menerima jamaah, dan kegagalan mengonfirmasi reservasi keberangkatan atau kegagalan untuk menindaklanjuti keberangkatan.
Pelanggaran Termasuk Kegagalan Mengunjungi Raudah
Berikutnya tidak melaporkan jamaah haji yang tertunda penyediaan layanan oleh agen eksternal di wilayah Saudi. Atau pengelompokan kembali jamaah haji yang tertunda untuk mendidik jamaah. Sehubungan dengan kepatuhan terhadap berat bagasi yang mendapat izin pada saat keberangkatan, dan juga kegagalan untuk mengawasi keberangkatan jamaah.
Pelanggaran dan juga termasuk kegagalan untuk mengonfirmasi reservasi untuk mengunjungi Raudah Al-Sharif. Ketidakhadiran perwakilan untuk menindaklanjuti keberangkatan jamaah dan tidak memberikan layanan sesuai dengan kontrak yang telah tersepakati. Dan tidak memberi tahu kementerian dalam peristiwa kasus wanprestasi.
