Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi I DPRD Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Samri Shaputra mengungkapkan keprihatinannya terkait lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil.
Pernyataannya ini menyusul peristiwa penembakan di depan sebuah tempat hiburan malam di Samarinda, yang menewaskan satu orang yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut Samri, insiden tersebut mengindikasikan adanya celah dalam regulasi dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Ia menegaskan kepemilikan senjata api seharusnya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga sipil.
“Kejadian ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem perizinan kita. Jika masyarakat umum bisa memperoleh senjata tanpa proses yang ketat, maka risiko penyalahgunaan akan sangat tinggi,” ujarnya belum lama ini di Sekretariat DPRD Samarinda.
Samri menambahkan, proses pemberian izin kepemilikan senjata harus melalui prosedur yang ketat, termasuk evaluasi psikologis yang menyeluruh.
Ia menilai pelonggaran perizinan hanya akan memperbesar potensi tindakan kriminal bersenjata.
Oleh karena itu, Samri menekankan pentingnya pembedaan antara hak dan kewenangan aparat keamanan dengan masyarakat biasa.
Bahkan aparat yang terlatih pun, kata Samri, harus melalui berbagai tahapan untuk mendapatkan izin penggunaan senjata api.
“Kalau petugas resmi saja harus lolos berbagai tes, kenapa masyarakat sipil bisa mendapatkannya tanpa kontrol yang sama ketatnya?” tegasnya.
Untuk itu, ia mendesak kepolisian dan instansi terkait segera melakukan evaluasi total terhadap semua izin senjata api yang telah beredar.
“Kalau saya harus audit menyeluruh ini bisa mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” pungkasnya.
