Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Samri Shaputra mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia menyoroti persoalan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kerap terjadi dan berpotensi merugikan banyak pihak, khususnya para calon yang sudah berjuang keras memenangkan suara.
Menurutnya, kasus PSU biasanya muncul dari hal-hal yang tampak sepele, namun menimbulkan dampak besar.
Salah satunya, kata Samri terkait penggunaan kartu pemilih oleh orang lain karena pemilik aslinya tidak hadir.
“Kadang ada warga yang sudah pindah domisili atau bekerja di luar kota sehingga tidak menggunakan hak pilih. Ketua PPS kemudian mengambil inisiatif mengganti undangan itu ke warga lain yang tidak kebagian undangan. Hal-hal seperti ini yang akhirnya memicu PSU,” ungkapnya.
Ia menilai, praktik tersebut menimbulkan kerugian besar bagi para calon.
Sebab, biaya penyelenggaraan PSU lebih tinggi dibandingkan pemungutan suara biasa, sementara jumlah suara di daerah yang terkena PSU sering kali tidak signifikan.
“Sudah keluar biaya besar untuk kampanye, begitu ada PSU, calon dirugikan lagi. Bahkan ada yang menang, justru bisa kehilangan kursinya karena proses ini,” tegasnya.
Samri juga mengingatkan, kondisi itu sering kali memicu praktik politik uang. Para calon yang khawatir kehilangan suara terpaksa mencari jalan pintas demi mempertahankan kursi.
“Harga suara jadi mahal, sehingga rawan terjadi praktik manipulasi politik,” tambahnya.
Ia menekankan perlunya aturan yang lebih jelas terkait pelaksanaan PSU.
Menurutnya, keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada fatwa dari lembaga pengawas Pemilu, melainkan perlu mekanisme hukum yang lebih kuat dan terukur.
“Harus ada regulasi yang jelas. Jangan sampai setiap kesalahan kecil langsung diputuskan PSU. Kalau ada pelanggaran, sebaiknya diuji dulu di pengadilan atau lembaga hukum yang lebih tinggi, bukan serta-merta langsung PSU,” tegasnya.
Samri berharap Pilkada Samarinda mendatang dapat berjalan lebih tertib dan adil, sehingga tidak ada lagi calon yang dirugikan akibat keputusan PSU yang bisa ditoleransi sebetulnya.
“Jangan sampai hal-hal teknis kecil justru menghilangkan hak politik seseorang yang sudah berjuang dengan segala pengorbanan,” pungkasnya.
