Samarinda, infosatu.co – Indeks partisipasi pemuda dalam kepemimpinan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih tergolong rendah.
Fenomena ini menjadi sorotan anggota DPRD Kaltim Damayanti saat menghadiri diskusi publik, Kamis (14/11/2024).
Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam sektor kepemimpinan merupakan hal penting. Apalagi, Kaltim menjadi wilayah strategis yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah penyangga IKN, ia menegaskan, peran aktif pemuda dalam kepemimpinan sangat dibutuhkan.
“Pemuda harus mengambil peran aktif dan hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Dengan dekatnya IKN, Kalimantan Timur membutuhkan generasi muda yang siap memimpin dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ujar Damayanti.
Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ia menerangkan bahwa bahwa angka keterlibatan pemuda dalam sektor kepemimpinan di Kaltim masih jauh di bawah rata-rata nasional.
Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan organisasi kepemudaan untuk mendorong generasi muda lebih terlibat dalam peran strategis.
Pandangan serupa disampaikan oleh Firman Aji, seorang pengamat kepemimpinan dari Universitas Mulawarman.
Ia menilai rendahnya partisipasi ini akibat dari terbatasnya pelatihan kepemimpinan yang menyasar kaum muda. Selain itu, minimnya kesempatan bagi mereka untuk berkiprah di posisi-posisi strategis.
“Pemuda perlu difasilitasi dengan pelatihan dan akses untuk terlibat dalam kegiatan kepemimpinan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan,” kata Firman.
Beberapa pemuda yang ditemui dalam diskusi publik ini menyampaikan harapan agar pemerintah daerah membuka ruang yang lebih besar bagi keterlibatan mereka.
Farhan, salah seorang pemuda Balikpapan menyampaikan aspirasi agar generasi muda dilibatkan dalam program-program strategis pemerintah.
“Kami ingin berkontribusi, tapi kesempatan untuk masuk ke ruang kepemimpinan masih minim,” tuturnya.
Menutup diskusi, Damayanti berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan program pemberdayaan kepemimpinan pemuda.
