Penulis : Nada – Editor : Putri
Samarinda, infosatu.co – Anak – anak yang masih duduk di bangku sekolah tingkat dasar, menengah maupun taman kanak-kanak beresiko terpapar radikalisme. Kekhawatiran itu sering timbul tatkala baru – baru ini hal serupa terjadi di Jawa Tengah dimana 7 Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB diduga terindikasi dalam jaringan radikalisme.
Mengetahu hal tersebut Ketua Komisi IV, H. Rusman Ya’qub, S.Pd., M.Si juga angkat bicara. Dihubungi melalui chat via WhatsApp oleh infosatu.co, Sabtu (19/10/2019).
Menurutnya, pembinaan perlu dilakukan untuk mencegah paham radikalisme meluas khususnya di lingkungan sekolah dimana anak-anak mudah untuk dipengaruhi.
“Jujur harus kita akui bahwa penyusupan paham gerakan radikalisme di dunia pendidikan sebenarnya sudah berjalan akibat dari kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya terkesan gamang dan membiarkan. Kenapa dibiarkan, karena takut dianggap melanggar HAM juga kebebasan berserikat,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Pemerintah era sekarang memiliki keberanian melakukan penertiban hingga memberikan efek kejut.
“Oleh karenanya program deradikalisasi yang digalakkan oleh Pemerintah saat in patut kita dukung dan diberi apresiasi. Tujuannya nggak lain untuk mengembalikan nilai-nilai idiologi Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Dalam wilayah Kaltim sendiri, DPRD Kaltim khususnya Komisi IV akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui OPD terkait untuk melakukan penertiban.
“Terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terbebas dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara. Terutama di dunia pendidikan, karena disinilah letak kunci utamanya,” tuturnya.
Ia mengaku, bahwa Komisi IV akan melakukan pertemuan dengan Dinas terkait.
“Komisi IV dalam kesempatan pertama akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Insha Allah secepatnya,” tutupnya.
