Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur tidak hanya menjalankan fungsi audit secara administratif.
Tetapi juga berperan aktif dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan secara tepat sasaran dan akuntabel.
Ia menyampaikan harapan agar BPKP bisa menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam menjalankan agenda pembangunan daerah secara bertanggung jawab.
“Kita pastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan, baik itu kewenangan maupun penggunaan anggaran,” ujar Rudy.
Itu disampikan kepada awak media usai acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim di Aula Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menambahkan, arah pembangunan daerah harus sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta tetap berada dalam koridor hukum yang ketat.
Menurutnya, keberadaan BPKP bukan sekadar untuk menilai kinerja dari belakang meja, tetapi juga sebagai institusi yang hadir sejak proses perencanaan, hingga implementasi dan evaluasi program.
“Kita bersama-sama bersinergi agar pembangunan ini bisa berakselerasi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh sekurang-kurangnya masyarakat Kalimantan Timur,” tambah Rudy.
Dia pun menekankan perlunya kerja sama lintas lembaga agar target pembangunan tidak hanya tercapai di atas kertas, melainkan juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Momentum serah terima kepemimpinan di tubuh BPKP Kaltim dinilai sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat konsolidasi antara auditor pemerintah dan pengambil kebijakan.
Rudy mengapresiasi kepemimpinan Felix Joni Darjoko yang telah menjalankan tugas pengawasan selama masa jabatannya, dan menyampaikan selamat datang kepada Edy Suharto yang kini memegang estafet tugas.
Edy Suharto menyampaikan komitmen kuat untuk melanjutkan dan memperdalam pengawasan terhadap berbagai program strategis daerah, tanpa kehilangan arah terhadap agenda nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Di mana pun kami ditugaskan, kami bekerja dalam arahan yang jelas. Kami mengawal program prioritas nasional Presiden, dan di daerah, kami juga mendukung program strategis Gubernur,” ujar Edy.
Ia menekankan bahwa sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah tetap berlandaskan prinsip independensi fungsi pengawasan.
Dalam pandangannya, peran BPKP tidak hanya sebagai lembaga pengontrol, tetapi juga fasilitator tata kelola yang baik, dengan mendorong peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah.
Edy juga menyinggung pentingnya membangun budaya kepatuhan di kalangan pejabat daerah sebagai pilar utama untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kesadaran dari semua pejabat daerah untuk mematuhi peraturan sangat penting. Jika itu dilakukan, pelaksanaan program bisa berjalan efisien dan efektif, dan keamanan aset daerah pun terjamin,” ungkapnya.
Serah terima jabatan ini menjadi penanda penting dalam kesinambungan pengawasan internal pemerintah daerah di Kalimantan Timur, yang kini berada pada tahap kritis dalam pembangunan menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN). (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
