infosatu.co
DPRD KALTIM

RPJMD 2024–2029 Jadi Fokus DPRD, GratisPol hingga Infrastruktur Masuk Sorotan

Teks: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah

Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus memacu percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.

Salah satu langkah pentingnya adalah melakukan rapat teknis bersama sejumlah perangkat daerah untuk mengevaluasi kesiapan dalam melaksanakan program unggulan Gubernur Kaltim ke depan.

Rapat tersebut digelar pada Rabu, 9 Juli 2025, dan dihadiri sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam forum ini, perangkat daerah diminta untuk menyampaikan secara teknis kesiapan implementasi program prioritas, termasuk capaian, regulasi, nomenklatur, serta kendala yang mungkin dihadapi.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengatakan bahwa forum ini penting sebagai ruang klarifikasi teknis dan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif.

Dengan begitu, DPRD dapat memberikan penilaian objektif terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

“Ini adalah upaya kita bersama untuk menelaah lebih detail kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan visi misi Gubernur. Kami ingin pastikan bahwa apa yang direncanakan dalam RPJMD betul-betul bisa dijalankan secara terukur dan terkoordinasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan anggaran, prioritas program, serta pengambilan keputusan strategis daerah lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, validitas data, regulasi, serta realitas di lapangan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.

“Jangan sampai nanti ada program besar tapi ternyata belum siap baik dari sisi anggaran, kerjasama kelembagaan, atau bahkan nomenklatur. Maka dari itu, proses klarifikasi dan evaluasi ini jadi tahap krusial,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah GratisPol, yang merupakan program pembiayaan pendidikan tinggi yang direncanakan hingga S3 dan menjadi ikon baru dari Kaltim.

Meski disambut baik, DPRD juga menekankan pentingnya kejelasan bentuk kerja sama antara Pemprov dan universitas melalui perjanjian kerja sama (PKS).

“Kalau sudah masuk tahap PKS, artinya data penerima bantuan sudah pasti. Itu sangat memudahkan dalam proses realisasi anggaran,” tambahnya.

Selain itu, DPRD juga meminta agar perangkat daerah mengintegrasikan program prioritas dengan sektor lain, tidak hanya pendidikan.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, termasuk sektor kesehatan, sosial, hingga infrastruktur.

“Rencana jangka menengah ini jangan terfokus ke satu sektor saja. Semua misi pembangunan harus bergerak bersama agar dampaknya dirasakan merata oleh masyarakat,” katanya.

Syarifatul juga menekankan pentingnya mengukur daya serap anggaran dan kesiapan kelembagaan sebelum program-program besar masuk tahap eksekusi.

Hal ini penting agar RPJMD tidak hanya menjadi ambisi dokumen, tapi benar-benar terwujud dalam bentuk layanan nyata ke masyarakat.

Dengan pembahasan yang intensif seperti ini, DPRD Kaltim berharap proses penetapan RPJMD 2024–2029 bisa selesai tepat waktu, dan seluruh program unggulan yang dijanjikan gubernur kepada masyarakat bisa segera dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Related posts

Jahidin: Wartawan Bagian Tak Terpisahkan dari Tugas DPRD Awasi Aset Daerah

adinda

Jahidin: Bongkar Bangunan Liar di Aset Daerah, Nilai Kelalaian Sudah Puluhan Tahun

adinda

Fadly Imawan Minta Pemerintah Beri Afirmasi Pendidikan di Wilayah Tertinggal

adinda

Leave a Comment

You cannot copy content of this page