Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), memasukkan program revitalisasi Sungai Mahakam ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029.
Langkah ini bukan hanya upaya menghidupkan kembali fungsi sungai sebagai jalur transportasi dan ekonomi, tapi juga strategi konkret untuk memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan di luar dominasi sektor sumber daya alam.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pentingnya percepatan pengalihan kewenangan pengelolaan alur Sungai Mahakam dari pemerintah pusat ke daerah.
Ia menyampaikan bahwa selama puluhan tahun, potensi ekonomi sungai tersebut belum memberi kontribusi signifikan terhadap kas daerah karena masih dikuasai oleh kementerian teknis di pusat.
“Sungai Mahakam memang diperlukan untuk PAD Kaltim bertambah. Selama puluhan tahun, daerah tidak mendapatkannya apapun. Kita perlu diskusikan dengan Kementerian Perhubungan untuk memindahkan sumber alur ini kepada perusahaan Kaltim,” ujar Seno Aji pada Senin, 5 Mei 2025.
Menurutnya, jika Sungai Mahakam dapat dikelola oleh perusahaan daerah (Perusda), maka berbagai potensi penghasilan seperti jasa pengolongan kapal, parkir kapal tongkang, dan aktivitas perdagangan sungai lainnya dapat langsung menyumbang pada PAD.
Hal ini akan menjadi alternatif pemasukan yang lebih stabil ketimbang mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor batu bara atau minyak dan gas.
“Kalau perusahaan Kaltim yang bergerak di sana, maka income dari Kaltim akan menambah. Karena Bappenas menyatakan kita harus merubah DBH dari SDA ke sumber daya lain,” sambung Seno Aji.
Gagasan ini juga mendapat dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sejak beberapa tahun terakhir mendorong daerah untuk tidak terlalu bergantung pada pendapatan eksploitasi sumber daya alam.
Sektor jasa dan pengelolaan transportasi menjadi salah satu opsi yang direkomendasikan untuk memperkuat otonomi fiskal.
Revitalisasi Sungai Mahakam mencakup lebih dari sekadar ekonomi. Program ini juga menyentuh aspek penting lainnya seperti pengendalian pencemaran air, penataan kawasan bantaran sungai, optimalisasi jalur distribusi barang dan manusia, serta peningkatan infrastruktur pelabuhan rakyat.
Pemprov Kaltim juga berencana membentuk unit khusus di bawah Perusda yang akan mengelola secara menyeluruh potensi aktivitas sungai. Nantinya, unit ini bertanggung jawab tidak hanya terhadap pemasukan ekonomi, tetapi juga pengelolaan lingkungan dan sosial di sepanjang Sungai Mahakam.
Tanpa kewenangan penuh atas wilayah perairan strategis seperti Mahakam, Pemprov menganggap peluang ekonomi besar justru akan terus dikuasai oleh pihak luar. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses alih kelola.
“Kita meminta pusat untuk segera memindahkan pengelolaan Sungai Mahakam ke daerah melalui Perusda tentunya supaya income yang didapat dari pengolongan dan hasil-hasil kapal lain bisa masuk ke Kaltim,” tegas Seno.
Dengan masuknya program ini ke dalam RPJMD, Kaltim berharap mulai 2025, Sungai Mahakam tidak hanya menjadi simbol sejarah dan kebudayaan, tetapi juga poros pembangunan ekonomi modern yang mendukung kemandirian fiskal provinsi secara menyeluruh. (ADV/DiskominfoKaltim)
Editor : Nur Alim
