Balikpapan, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Haris menggelar kegiatan reses di kediaman rumahnya di kawasan Balikpapan Permai Kelurahan Damai, Selasa (5/10/2021).
Dalam reses ini menghadirkan narasumber seperti Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan H Baba, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), PDAM dan lurah setempat.
Selanjutnya untuk menjaring aspirasi juga telah hadir perwakilan masyarakat yang mewakili kelurahan masing-masing yakni Kelurahan Damai, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Prapatan dan Telagasari. Sehingga, total undangan yang hadir berjumlah 180 orang. Kegiatan reses digelar dengan tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan (kesehatan).
Dalam reses ini, para nelayan mendominasi karena memang warga yang hadir kebanyakan dari daerah pesisir .
Ditemui infosatu.co usai reses, H Haris menjelaskan jika masyarakat dari Damai, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Prapatan dan Telagasari. Sebagian besar masyarakat yang hidup di daerah pesisir ini belum memiliki surat-surat tanah.
“Itu yang selalu yang jadi pertanyaan. Seperti Lurah perkawilan dari Kelurahan Damai sudah menyampaikan ada PSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pendataan dari bulan Mei sampai dengan 15 Oktober 2021 akan ditutup. Sebelumnya lurah-lurah sudah memanggil para RT-RT untuk memberi tahukan hal ini untuk mengisi pendahan,” jelasnya.
Selanjutnya yang kedua masalah penyambungan PDAM. Mereka kesulitan pasang karena tidak adanya pipa induk dan biayanya sangat mahal kalau hanya satu orang saja yang mau pasang.
“Kalau mau MBR sebenarnya persyaratannya lebih mudah. Untuk daftar tahun ini dapatnya tahun berikutnya. Persyaratannya salah satunya adalah listriknya harus 900 Watt. Kalau di atas 900 Watt memang agak sulit,” bebernya.
Selanjutnya, masalah penerangan lampu jalan menjadi perhatian.
“Kami sebagai anggota DPRD dan juga sebagai Banggar sudah menyampaikan bahwa permasalahan yang ada sekarang ini di lingkungan para RT 1, 2, 3 dan 4 semua mati lampu. Mereka memohon kemarin dianggarkan, namun kita melihat kondisi keuangan pemerintah karena masih di tengah pandemi Covid-19,” urainya.
Haris menambahkan, nelayan juga mengeluh soal solar. Hal ini memang agak repot.
“Kami bersama DKP tengah mencari solusinya dengan meminta update datanya. Jangan pakai data lama,” jelasnya.
Namun, ia mengantisipasi jika data yang disampaikan nelayan datanya kurang lengkap dan pihak DKP masih bingung. Apakah yang punya kapal atau yang tidak punya kapal. Ini harus dipisahkan dulu. Kalau bicara solar berarti yang mendapat solar yang punya kapal. Kalau berbicara masalah solar memang harus dicarikan solusinya dan pendataan update.
“Kalau saya memiliki satu kapal maka jatah saya ada. Tapi kalau dengan anggota kan tidak mungkin. Itu menjadi pekerjaan saya untuk mengundang para nelayan dan memberikan pengarahan,” urainya.
Untuk masalah listrik dan PDAM di rumah-rumah yang di Telagasari diminta keaktifannya untuk menyampaikan aspirasinya.
“Maka saya harapkan untuk datang ke Komisi I DPRD Balikpapan apa permasalahannya. Kalau cuma di rumah saja suratnya tidak jadi-jadi,” tutupnya.(editor: irfan)
